Maria Pauline Lumowa mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan memperkaya diri melalui transaksi pencairan beberapa letter of credit (L/C) ke Bank Negara Indonesia (BNI) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Maria meminta hakim membebaskannya.
"Kami selaku penasihat hukum terdakwa, berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan, menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan PDS-18/M.1.14/Ft.1/11/2020 tanggal 13 Januari 2021 atas nama terdakwa Pauliene Maria Lumowa batal demi hukum," ujar pengacara Maria, Muadz Heidar, saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021).
Dalam eksepsi, Maria melalui tim pengacaranya meminta hakim menghentikan jaksa memeriksa perkara. Dia juga meminta dibebaskan dan namanya dipulihkan.
"Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan," lanjutnya.
Masih tertulis dalam eksepsi Maria, dia menyebut surat dakwaan tidak jelas. Dakwaan jaksa disebut tidak menggambarkan kejadian dugaan korupsi secara utuh.
"Surat dakwaan tidak memenuhi unsur, surat dakwaan tidak terang, kalau terdapat kekaburan surat dakwaan, bahkan pada hakikatnya surat dakwaan tidak jelas menggambarkan tindakan tersebut adalah tindak pidana," kata pengacara Maria, Novel Al Habsy.
Novel menyebut dakwaan jaksa terkait Maria Lumowa melakukan TPPU karena menempatkan sejumlah uang dari L/C BNI tidak cermat. Sebab, dalam dakwaan, jaksa tidak bisa membuktikan itu.
Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya.
