.webp)
Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test besok. Beragam isu bakal ditanyakan oleh sejumlah fraksi di DPR.
Nama Komjen Listyo diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri. Uji kelayakan akan digelar pada Rabu (20/1) di Gedung DPR RI.
Komjen Sigit telah menyerahkan makalah ke Komisi III DPR RI untuk fit and proper test. Makalah itu berjudul 'Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Makalah Komjen Sigit ini diserahkan oleh Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widodo, Kapolda Jarim Nico Afinta, dan Kadiv Propram Polri Irjen Ferdi Sambo, di ruang Rapat Komisi III, kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).
"Beliau-beliau (Irjen Wahyu dkk) itu hanya menyerahkan bahan untuk fit and proper test besok pagi saja, sehingga sore dan malam ini kami bisa mendalami, masing-masing fraksi," kata anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.
Berikut ini kisi-kisi uji kelayakan Kapolri besok:
PKB Akan Tanya Pelibatan Ponpes Jaga Keamanan
PKB akan mengajukan pendalaman seputar pondok pesantren (ponpes) kepada Listyo Sigit. PKB ingin mengetahui konsep pelibatan Ponpes untuk menjaga keamanan.
"F-PKB salah satunya akan mengajukan pendalaman terkait prosedur keamanan dalam penegakan prokes pada lembaga pendidikan, utamanya di pondok pesantren. Sekaligus pelibatan pesantren dalam menjaga ketertiban dan keamanan," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan pihaknya juga akan mendalami reformasi internal Polri kepada Komjen Listyo. Ia akan memastikan proses reformasi internal Polri dapat terus berjalan secara profesional dan adil.
"Termasuk juga akan mendukung reformasi internal Polri agar profesional, bijaksana, dan adil dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan kriminalitas," ucapnya.
PD Akan Ajukan 7 Pertanyaan
Partai Demokrat (PD) mengatakan telah menyiapkan 7 pertanyaan kepada Komjen Listyo Sigit. Khususnya soal penegakan hukum dan netralitas Polri.
"Tunggu saja besok pada saatnya, ada 7 pertanyaan yang akan kami sampaikan," kata Waketum PD Benny K Harman kepada wartawan, Selasa (19/1).
Anggota Komisi III DPR RI itu memberikan garis besar yang akan ditanyakan kepada Komjen Listyo Sigit. Menurutnya, Fraksi PD DPR RI akan menyoal isu terkait penegakan hukum, netralitas Polri dalam pemilu, hingga penyelesaian kasus yang mangkrak di Polri.
"Penegakan hukum nondiskriminatif. Netralitas Polri dalam Pemilu dan Pilkada. Pemberantasan kejahatan kemanusiaan seperti korupsi. terorisme, dan narkoba. Kelanjutan reformasi internal kepolisian," kata Benny.
"Keterlibatan anggota dalam sengketa lahan warga. Dan penyelesaian kasus-kasus yang mangkrak di Mabes Polri," sambungnya.
PAN Akan Angkat Isu Justice for All
Fraksi PAN DPR RI akan menanyakan topik seputar keadilan dalam tugas pokok dan fungsi instansi Kepolisian. Namun tak secara rinci menjabarkan kisi-kisi.
"Justice for all dalam kaitan tupoksi kepolisian," kata anggota Fraksi PAN DPR RI, Sarifuddin Suding, kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).
Sarifuddin enggan memberikan bocoran rincian materi yang hendak ditanyakan kepada Komjen Listyo Sigit. "Kalau itu besok aja saat saya tanyakan pada calon Kapolri," ungkap anggota Komisi III DPR RI itu.
PKS Akan Tanya Keadilan Kamtibmas
PKS akan menanyakan secara khusus soal reformasi Polri hingga penanganan kamtibmas berkeadilan kepada Listyo. Selain itu, reformasi di tubuh Polri pun akan didalami.
"Saya akan tanya beberapa hal terkait dengan apa, rencana strategi beliau ke depan apa," kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah, saat dihubungi, Selasa (19/1/2021).
Dimyati mengatakan PKS juga akan mendalami terkait reformasi di tubuh kepolisian. Selain itu, penanganan kamtibmas yang berkeadilan juga akan jadi pembahasan di uji kelayakan besok.
"Terus juga bagaimana reformasi kepolisian, dan bagaimana penanganan kamtibmas yang adil, banyak lagi yang lainnya," ucapnya.
"Intinya fraksi PKS akan menguji calon kapolri kita. Bagaimana mereformasi kepolisian lebih bagus, lebih humanis, lebih sukses lagi dalam melaksanakan tribrata," lanjut Dimyati.
Golkar Gali Makalah Komjen Sigit
Fraksi Partai Golkar akan memberikan pertanyaan seputar isi makalah dan visi-misi Komjen Listyo. Makalah itu menjadi pegangan Fraksi Golkar saat nanti bertanya.
"Kami dari Fraksi Partai Golkar tentu akan bertanya tidak jauh dari isi makalah dan visi-misi calon Kapolri," ujar anggota Fraksi Partai Golkar, Supriansa, kepada wartawan, Selasa (18/1/2021).
Supriansa tidak mau memerinci kisi-kisi materi yang akan ditanyakan Golkar kepada Komjen Listyo besok. Ia hanya menegaskan garis besar pembahasan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga kepolisian di tengah masyarakat.
"Kita akan lihat besok ya. Belum waktunya dibocorkan. Ya terkait tupoksi kepolisian secara umum di tengah-tengah masyarakat," ucap anggota Komisi III DPR RI itu.
PDIP Tunjuk 'Jenderal Senior' untuk Bertanya kepada Calon Kapolri
PDIP menyiapkan 'jenderal senior' mereka untuk bertanya soal program kerja Komjen Sigit ke depannya. PDIP menyebut hanya akan bertanya rencana program Kapolri.
"Saya kebetulan juga nggak bagian yang bertanya besok, kan saya striker, jadi kita nggak nanya, yang senior-senior itu (bertanya), yang sudah tua-tua, Pak Nurdin, yang senior-seniorlah, kita menghormati Pak Kapolri," kata anggota Komisi III Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).
'Jenderal senior' yang dimaksud Arteria Dahlan adalah Komjen (Purn) M Nurdin yang juga merupakan anggota Komisi III Fraksi PDIP.
Dihubungi terpisah, M Nurdin belum mengetahui bahwa dia akan diminta bertanya kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo. Jika ditunjuk, M Nurdin akan bertanya soal program kerja Komjen Sigit.
"Enggaklah (kasus mencolok), biasa saja, kalau memang saya yang harus ditunjuk untuk bertanya," ucap Nurdin.
"Saya ingin tahu program kerjanya dia saja ke depan kaya apa," imbuhnya.
PPP Bakal Soroti Kasus Penghinaan di Medsos
PPP akan mempertanyakan soal penegakan hukum yang berkeadilan. Khususnya soal kasus penghinaan di media sosial (medsos).
"Topik pertanyaan PPP adalah penegakan hukum yang tidak hanya mengacu pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan hukum dan kemanfaatan hukum," kata anggota Fraksi PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengharapkan instansi Polri menjadi penegak hukum yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. terlebih saat menangani kasus kejahatan tanpa kekerasan.
Arsul menilai kejahatan tersebut dapat diberi solusi perdamaian di antara kedua pihak. Menurutnya, kasus penghinaan hingga pencemaran nama baik dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada hukuman pidana.
"Ini misalnya bisa dicapai dengan menginisiasi solusi perdamaian antara tersangka pelaku dan korban. Contohnya misalnya kasus-kasus penghinaan, pencemaran nama baik termasuk yang menggunakan media sosial atau elektronik, maka bisa diselesaikan tanpa harus proses hukum yang berakhir dengan hukuman pidana," katanya
"Juga kasus-kasus bisnis, perdagangan orang perorangan yang irisannya dengan kasus perdata biasa itu tebal, maka tidak malah didorong pidananya," sambung Wakil Ketua MPR RI itu.
NasDem Bakal Tanya soal Pandemi-Radikalisme
NasDem akan menanyakan Komjen Listyo mengenai kontribusi polisi dalam penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, penanganan radikalisme jadi sorotan
"Kemudian termasuk bagaimana kontribusi polisi dalam masalah COVID," kata Waketum NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Selasa (19/1/2021).
Anggota Komisi III DPR RI itu ingin mengetahui bagaimana kontribusi polisi dalam mendisiplinkan masyarakat. Khususnya untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan cara yang humanis.
"Pengawasan dalam penyebaran, apa kontribusi polisi dalam penurunan COVID ini, karena COVID ini kan salah satu faktornya ketidakdisiplinan masyarakat. Nah sekarang bagaimana polisi berkontribusi dalam mendisiplinkan masyarakat tentu dengan pendekatan-pendekatan humanis," ujarnya.
Selain itu, Ahmad Ali ingin mengetahui bagaimana cara Komjen Listyo Sigit menyelesaikan persoalan radikalisme dan intoleransi di Tanah Air. Salah satu yang disorotinya adalah terkait kasus terorisme di Poso.
"Kemudian strategi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah radikalisme dan intoleransi yang hari ini, termasuk persoalan Poso, penanganan teroris Poso, dan lain-lain hal-hal seperti itu," ucapnya.
Gerindra Akan Tanya Restorative Justice
Gerindra akan bertanya ke Komjen Listyo Sigit Prabowo terkait restorative justice atau pendekatan yang menitikberatkan terciptanya kondisi keadilan.
"Kami akan mendalami konsep Pak Sigit soal restorative justice," ujar Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).
Habiburokhman menyinggung kasus Nenek Minah yang dihukum pidana karena mencuri kakao di Banyumas. Habiburokhman juga akan bertanya soal kasus pencemaran nama baik di media sosial ke Komjen Listyo Sigit Prabowo.
"Kasus seperti Nenek Minah seharusnya bisa dihindari dengan pendekatan restorative justice, begitu juga kasus pencemaran nama baik di media sosial," ujarnya.
Selain itu, Habiburokhman mendorong pendekatan persuasif dalam kasus-kasus yang bersifat politis.
"Kami juga akan mendorong pendekatan persuasif kasus-kasus bernuansa politis," imbuhnya.
