Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kemendagri, DKPP, KPU, dan Bawaslu. Komisi II DPR mengatakan akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2020.
Rapat itu dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua DKPP Muhammad, dan Ketua Bawaslu Abhan. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan sudah lama komisi yang membawahi pemilu itu membahas pembentukan panja tersebut.
"Dan memang keputusan di rapat internal Komisi II sebelum reses kemarin kita juga akan membentuk panja yang akan kita sampaikan di dalam rapat kerja," ucap Doli di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).
Menurut Doli, masih ada sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Komisi II DPR RI menilai hal itu perlu ditindaklanjuti.
"Untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada 2020 di atas Komisi II DPR RI akan membentuk panitia kerja panja evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," ujarnya.
Menurut Doli, sejumlah persoalan yang masih terjadi adalah terkait pelanggaran sengketa, indikasi politik uang, hingga pelanggaran netralitas ASN.
"Mencermati pelaksanaan pemilihan daerah serentak 2020 Komisi II DPR menilai masih perlu melakukan evaluasi di antaranya masih banyak terjadi pelanggaran dan sengketa pilkada. Masih adanya indikasi praktik politik uang money politik, masih ditemukannya permasalahan dalam daftar pemilih tetap, pelanggaran netralitas ASN, Polri atau TNI, lemahnya komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara pemilu," ungkapnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
