Teken PP 2/2021, Jokowi Bentuk Badan Rupabumi

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 19 Jan 2021 18:43 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi lewat Perpres No 116 Tahun 2016. Kini, Jokowi membentuk badan sejenis lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

"Pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat, serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan," demikian bunyi pertimbangan PP Nomor 2/2021 yang dikutip detikcom, Selasa (19/1/2021).

Menurut pemerintah, penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Penyelenggaraan nama rupabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif.

"Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya, baik berupa unsur alami maupun unsur buatan," ujar pasal 1 ayat 1.

Nama Rupabumi baku sangat penting dalam hubungannya dengan dunia internasional. "Indonesia terlibat aktif dalam forum United Nations Groups of Experts on Geographical Names," ujar penjelasan PP tersebut.

United Nations Groups of Experts on Geographical Names merupakan organisasi kelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Nama Rupabumi. Forum ini menjadi wadah penyebarluasan dan berbagi pakai informasi Nama Rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.

"Pertimbangan dan kebutuhan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang unsur dan prinsip Nama Rupabumi, penyelenggara Nama Rupabumi, tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penggunaan Nama Rupabumi baku dan perubahan Nama Rupabumi baku, pemantauan dan evaluasi, peran serta dalam pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait Nama Rupabumi serta pendanaan," ujarnya.

PP ini juga membentuk badan yang mengkordinasikan tugas tersebut. Pasal 6 ayat 1 dan 2 berbunyi:

Penyelenggaraan Nama Rupabumi dikoordinasikan oleh Badan. Dalam mengoordinasikan Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak lain terkait.

"Penyelenggaraan Nama Rupabumi di provinsi dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh gubernur. Penyelenggaraan Nama Rupabumi di kabupaten/kota dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh bupati/wali kota," demikian bunyi Pasal 7.

Lalu, Apa Itu Rupabumi?

Dilihat di Pasal 1 di bagian ketentuan umum, rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya, baik berupa unsur alami maupun unsur buatan. Unsur rupabumi adalah bagian dari rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya, baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.

Sedangkan nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi. Unsur alami adalah unsur rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Lalu, unsur buatan adalah unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

(asp/zap)