Pengadilan Negeri (PN) Ambon menjatuhkan hukuman 13,5 tahun penjara kepada pembobol bank BUMN di Ambon Tata Ibrahim (53). Tata bersama kawanannya membobol bank tempat mereka bekerja mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal itu tertuang dalam putusan PN Ambon yang dikutip detikcom, Jumat (15/1/2021). Di kasus ini, Tata adalah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Sombaopu.
Tata melakukan serangkaian perbuatan dengan teman kantornya Farrahdhiba Jusuf dan lainnya. Pembobolan dilakukan berkali-kali sehingga total mencapai Rp 11 miliar lebih.
Belakangan, pihak bank mencurigai transaksi aneh di Ambon dan langsung menyidik. Komplotan ini akhirnya diringkus dan diproses ke pengadilan.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata ketua majelis Pasti Tarigan.
Duduk sebagai anggota majelis Herly Liliantono dan Jeffry Yefta Sinaga. Majelis menyatakan Tata bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara berlanjut.
"Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 11,7 miliar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang yang disita dari saksi dan dirampas untuk negara," ucap majelis dalam sidang pada 5 Januari lalu.
Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"Dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan," sambung majelis.
Majelis menyatakan hal yang memberatkan yaitu Tata tidak menunjukkan penyesalan. Perbuatan Tata telah mencederai fungsi bank sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbuatan tata juga telah mencederai tujuan perbankan sebagai penunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat/nasabah (public trust) terhadap lembaga perbankan khususunya pada bank pemerintah," cetus majelis.
Tata memberikan pembelaan. Selengkapnya di halaman berikutnya>>>
