Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama untuk memayungi AJB Bumiputera 1912. Sebab, pengaturan sejenis yang diatur lewat peraturan pemerintah (PP) adalah inkonstitusional.
"Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," demikian bunyi putusan MK yang dikutip dari website MK, Jumat (15/1/2021).
Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Kamis (14/1) kemarin sore. Putusan ini diketok atas permohonan para pemegang polisi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Yaitu anggota DPRD Provinsi Lampung, Nurhasanah, Prof Ibnu Hajar, Maryono, Prof Achmad Jazidie, Habel Melkias Suwea, Prof Gede Sri Darma, anggota DPR Provinsi Riau Septina Primawati dan Khoerul Huda.
"Menyatakan frasa '...diatur dalam Peraturan Pemerintah' dalam Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diubah sehingga menjadi diatur dengan Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang- Undang," ujar majelis hakim.
Seharusnya pembentuk UU membuat UU mengenai Asuransi Usaha Bersama agar menjadi maju dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan asuransi perseroan dan asuransi koperasi.
"Terlebih untuk Indonesia yang secara fakta sejarah telah memiliki Asuransi Usaha Bersama dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 yang sampai saat ini keberadaannya masih diakui, justru harus didorong agar dapat mengembangkan industri perasuransian dengan bentuk usaha bersama, apalagi hal itu merupakan amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945," ujar majelis.
Di samping alasan tersebut di atas, penguatan eksistensi Asuransi Usaha Bersama juga mencerminkan adanya tekad dari negara dalam mempertahankan warisan kultur dan semangat gotong royong (legacy) dalam membangun perekonomian yang hingga saat ini masih relevan dibutuhkan yang menjadi ciri utama falsafah bangsa Indonesia.
"Sebab, mengakomodir pengaturan asuransi sebagai usaha bersama (mutual), sebagaimana AJB Bumi Putera 1912 di dalam undang-undang adalah juga bagian dari bentuk legitimasi bangsa Indonesia terhadap aspek legacy tersebut di atas," beber MK.
Putusan itu tidak bulat. Hakim MK Enny Nurbaningsih menyatakan seharusnya permohonan itu ditolak. Namun suara Enny kalah dengan 8 hakim konstitusi lainnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut.
