Satgas: Siapa Pun yang Buat Rakyat Tak Percaya soal Vaksin, Kita Lawan

Tiffany Theresia - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 17:09 WIB
Doni Monardo
Doni Monardo (Dok. BNPB)
Jakarta -

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat tidak ragu lagi dengan vaksinasi Corona. Doni menilai pengorbanan Presiden Jokowi menjadi yang pertama divaksinasi COVID-19 luar biasa.

"Kita sederhana Pak, Bapak Presiden saja sudah divaksin Pak. Artinya, seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang telah bersedia menjadi orang pertama divaksin kalau ada risiko, Pak, itu tidak mungkin, dan seorang kepala negara itu proteksi keamanan, proteksi kesehatannya itu luar biasa Pak." kata Doni Monardo dalam raker bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Doni mengatakan sejauh ini tidak ada gejala yang dirasakan oleh sejumlah orang yang telah disuntik vaksin, termasuk Presiden Jokowi. Untuk itu, menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan vaksin.

"Jadi sebelum Bapak Presiden itu mendapat vaksin, maka ada sejumlah pihak yang telah dilakukan sebelumnya. Dan mereka kami mintain pendapat dan masukannya. Tidak ada satu pun yang mengalami gejala sampai hari ini, Pak, sehingga Bapak Presiden telah divaksin dan ini tidak ada alasan lain bagi kita, untuk tidak percaya," ucapnya.

"Mohon dalam forum ini siapa pun yang berusaha untuk membuat rakyat tidak percaya harus kita lawan bersama-sama. Tidak boleh kita biarkan," sambung Doni.

Diketahui, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan vaksinasi sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran Corona dengan perlindungan yang diberikan vaksin itu sendiri.

"Vaksinasi COVID-19 penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus Corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita, dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi," jelas Jokowi seperti yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/1).

(eva/knv)