Hormati Putusan MK soal UU Penyiaran, MNC Group Tunggu Langkah Kominfo

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 15:56 WIB
Gedung MNC Group
Foto: Gedung MNC (Ari Saputra)
Jakarta -

MNC Group menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak judicial review UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews TV sebagai pemohon. MNC Group meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menindaklanjuti putusan MK itu.

"Kami menghargai dan menghormati putusan Majelis Hakim MK," ujar Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Chris menyatakan dalam pertimbangan MK antara lain menyatakan pengaturan soal OTT (Over-The-Top) sudah ada dalam UU ITE.

"Maka pekerjaan rumah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah menerjemahkan amanat tersebut dengan menerbitkan peraturan yang lebih komprehensif untuk layanan OTT," ujar Christophorus Taufik.

"Majelis Hakim MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kewenangan pengaturan layanan OTT ada pada Kementerian Kominfo," sambung Chris Taufik.

Diketahui, MK menolak permohonan judicial review UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews TV sebagai pemohon.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Hakim, Anwar Usman membacakan amar putusan tersebut, Kamis (14/1/2021).

Putusan MK menilai terdapat beberapa alasan permohonan itu ditolak. Pertama, OTT memang bukan penyiaran, karena OTT bersifat private dan eksklusif beda dengan Penyiaran yang disiarkan secara umum.

Kedua, Penyiaran disiarkan secara serentak dan bersamaan tergantung masyarakat untuk menonton berbeda dengan OTT, dimana hak sepenuhnya ada di masyarakat.

Ketiga, OTT sudah diatur dalam UU ITE, dimana Kominfo diberi kewenangan untuk mengatur termasuk memblokir juga UU Telekomunikasi jika terkait dengan penyedia jaringan.

Keempat, OTT bagian dari ruang cyber yang tidak berbatas territory, beda dengan Penyiaran.

Kelima, jika dipandang perlu pengaturan lebih komprehensif untuk OTT maka itu adalah sepenuhnya kewenangan pembentuk UU.

Simak juga video 'Gugatan RCTI Ancam Kebebasan Live di Medsos, Ini Kata Menkominfo':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2