Kemendagri Sudah Periksa Bupati Jember Faida, Ini yang Diklarifikasi

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 07:31 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik
Akmal Malik (Foto: Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Jember, Faida atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, mengatakan pemeriksan terhadap Faida mengenai permasalah seputar Kabupaten Jember.

"Kita melakukan klarifikasi iya, itu dilakukan dari teman-teman Itjen, Kemendagri, Otda dan biro hukum. (Klarifikasi) mengenai berbagai permasalahan pemerintahan di Jember," ujar Akmal saat dihubungi, Rabu (13/1/2021).

Lalu, seperti apa hasil pemeriksaan terhadap Faida? Akmal mengaku pihaknya belum dapat menyampaikan hasil tersebut.

"Belum, nanti kita infokan kalau sudah selesai," katanya.

Selain itu, Akmal juga mengaku Kemendagri tidak melakukan pemecatan terhadap Faida sebagai Bupati Jember. "Kalau kita sih nggak ada (pemecatan Faida)," imbuh Akmal.

Secara terpisah, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengtakan hingga Rabu sore, tim gabungan masih melakukan pembahasan akhir. Tim nantinya akan memberikan rekomendasi pertimbangan putusan terkait Bupati Faida kepada Mendagri, Tito Karnavian.

"Sampai sore kemarin masih berlangsung rapat pembahasan hasil pemeriksaan dengan Tim Gabungan Provinsi dan Kemendagri serta KASN. Selanjutnya akan diadakan pembahasan akhir bersama pejabat terkait lainnya untuk menyiapkan rekomendasi pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil keputusan," kata Benni.

Sebelumnya, Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arif, membenarkan Faida diperiksa Kemendagri. Namun, dia mengetahui secara rinci materi pemeriksaan.

"Terkait adanya pemeriksaan terhadap bupati itu benar adanya. Tapi saya tidak tahu (materi konkret yang dibahas)," kata Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arif, Selasa (12/1).

Kendati tidak tahu persis materi pemeriksaan, Muqiet meyakini pemeriksaan berkaitan dengan kebijakan Bupati Faida, terutama pasca pilkada. Khususnya mengenai mutasi dan pemberhentian pejabat yang menuai kontroversi dan berujung mosi tidak percaya.

"Karena kesemerawutan ini tidak ada yang bisa menyelesaikan. Kecuali pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," ujar Muqiet.

(man/gbr)