.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menjelaskan pernyataannya yang tidak mau divaksinasi. Ribka Tjiptaning mengaku sempat ditegur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih risiko ya," kata Ribka Tjiptaning di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Menurut Ribka Tjiptaning, latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi COVID-19. Ia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat," kata Ribka.
"Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," sambungnya.
Ribka Tjiptaning kemudian bercerita saat dirinya menjadi Ketua Komisi IX DPR RI. Dia bercerita soal vaksin flu burung.
"Waktu Ketua Komisi (IX), aku (vaksin) flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah," ujar Ribka Tjiptaning.
Diberitakan sebelumnya, nama Ribka Tjiptaning tengah menjadi sorotan usai pernyataannya yang menolak divaksinasi COVID-19. Ribka menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI kemarin.
Ribka Tjiptaning mengatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning bahkan mengatakan lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1) kemarin.
(hel/gbr)
