Pimpinan MKD soal Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi: Pernyataannya Imun

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 16:35 WIB
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati
Ribka Tjiptaning (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ikut bicara merespons pernyataan anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning yang tidak mau divaksinasi COVID-19. MKD DPR RI mengatakan pihaknya belum menerima adanya laporan keberatan atas pernyataan Ribka itu.

"Pertama, belum ada laporan," kata Wakil Ketua MKD DPR RI Trimedya Panjaitan saat dihubungi, Rabu (13/1/2021).

Trimedya menilai pernyataan Ribka Tjiptaning memiliki imunitas hukum atau dilindungi oleh hukum. Sebab, Ribka menyampaikan pernyataannya dalam Rapat Kerja DPR RI.

"Yang kedua, itu kan disampaikan Bu Ribka Tjiptaning di dalam rapat DPR. Kemudian yang kami sampaikan di rapat DPR itu kan ada imunitasnya. Jadi imunitasnya akan dilindungi secara hukum," ujarnya.

Trimedya menjelaskan setiap anggota DPR RI memiliki kekebalan atau imunitas hukum jika melakukan protes terhadap pejabat publik dalam rapat komisi di DPR. Menurutnya, hal aturan itu tertuang di Undang-Undang MD3 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Jadi misalnya saya, dia kan di Komisi IX. Kalau saya marah-marah di Komisi III dengan Kapolri, bilang Anda nggak begini-begini, itu konstitusional anggota, dilindungi oleh undang-undang. Dan Mba Ning kan ngomong itu di dalam rapat Menteri Kesehatan. Jadi nggak ada masalah soal substansi, dia dilindungi," ucapnya.

"(Ada di) MD3, ya pasalnya saya nggak hafal. Tapi di situ disebutkan, ada hak imunitas," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2