Ini Pernyataan Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi saat Rapat Bareng Menkes

Jakarta -

Pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning yang mengatakan tidak mau menerima vaksin menjadi sorotan publik. Ini pernyataan Ribka Tjiptaning saat menolak vaksinasi.

Pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak Vaksinasi COVID-19 itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada Selasa (13/1/2021). Dalam rapat itu, hadir pula Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Ribka Tjiptaning mengatakan dirinya tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning bahkan mengatakan lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1) kemarin.

Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.

Begini pernyataan Ribka Tjiptaning saat menolak vaksinasi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin kemarin:

Yang kedua, kalau persoalan vaksin. Mana ini si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih, mau semua yang usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta, mending gua bayar. Mau jual mobil kek.

Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini Saudara Menteri.

Ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun, waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main.

Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu, terus saya tanya ini yang mau digratisin semua rakyat ini yang mana wong ada empat, lima macam ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu, ada yang 540 ribu sampe 1.080.400 ada yang 2.100.000 pasti yang murah kalau orang miskin.

Nah wong masalah rapid, masalah swab aja, saya kemarin bilang Bu Penny, nggak ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh Abdi Waluyo saya tanya berapa itu swab, dokter kalau satu hari dok itu 6 juta 500 ribu, tapi kalau hasilnya tiga hari itu 3 juta 500, loh ini patokannnya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya. Saya kemarin di klinik yang lain 900 ribu, hari Sabtu, negatif. Daripada di DPR nanti nama gue tercatat di DPR ikut jadi proyek, ogah.

Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini begitu COVID ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin habis ini karena sekarang udah bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat. Nah ini kan jago ekonomi nih menterinya. Nah ayo Wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah, habis ini stunting sudah tahu nih, sudah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang.

Tonton video 'Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Corona Sinovac, Ini Reaksi Pimpinan DPR':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya soal pernyataan Ribka Tjiptaning tolak divaksinasi di halaman selanjutnya.

Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu.

Kalau memang bener niat melindungi rakyatnya kemarin terakhir kita ke Bali itu, ada Mas Terawan, naik Batik, tiga tiga semua penuh. Kok didiemin aja sama pemerintah itu. Batik juga. Pokoknya grup Lion, nggak ada.

Terus dengan santainya si pramugari pas mau turun 'Untuk menjaga, harus lima baris, lima baris'. Lah selama duduk berjam-jam kita boro-boro dua meter, seperempat meter nggak ada, nempel.

Boro-boro itu tapi mau keluar sok-sokan begitu. Itu nggak ada dipanggil pemerintah gimana nih kok kaya main-main. Hayo, kaya gitu-gitu nanti dibilang lagi rakyat disuruh 3M, menteri 17M, mati kita. Jangan kaya gitu nanti.

Terus, karena latar belakang ini lah saya jadi penasaran. SDM itu coba, berani nggak Kementerian Kesehatan ini, kasih kek dokter-dokter kita itu, wong angkatan laut aja berani loh membuat itu. Emangnya nggak percaya dengan dokter kita. Ini yang ngelulusin juga teman sejawat loh. Ini, yang, siap menganggap seperti saudara kandung tapi dokter juga nih nggak dipercaya juga. Mereka, mertua sudah datang dan nggak bisa kerja, harus uji kompetensi. Kompetensi dokter bukan selembar kertas, tapi begitu dia sering bertemu pasien, itu kompetensinya diperhitungkan.

Terus dengan program COVID, nggak bisa kalau hari ini cuma ngomongin vaksin tapi tidak berkaitan dengan COVID. Itu variatif di mana-mana, ada yang belum negatif, udah pulang. Tapi terus isolasi ya Bu di rumah. Masih batuk-batuk di rumah, itu ngeri banget. Udah dikasih tahu positif, udah dikasih tahu satgas COVID, puskesmas, tidak dievakuasi.

Ini pasti Komisi IX kebanjiran ditelepon telepon, ada yang masih di barak, ada yang di mana, di mana. Bagaimana solusinya menangani itu. Jangan memikirkan vaksin aja. Vaksin dari negara mana dari negara mana. Fee-nya sekian. Udah, jangan dah. Duitnya mah ada. Tenaganya itu nggak ada.

Halaman 1 2

Selanjutnya