Jakarta -
Vaksinasi Corona (COVID-19) perdana dimulai pada 13 Januari 2021. Kalangan anggota DPR wanti-wanti soal vaksin Sinovac yang telah mengantongi izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu.
BPOM awalnya telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Hal itu mengingat situasi pandemi belum menunjukkan penurunan.
"Memperhatikan kondisi tersebut dan merespons kebutuhan percepatan penangan COVID-19, maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan emergency use authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan emergency use authorization ini dilakukan oleh semua Otoritas Regulatori Obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19," kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam jumpa pers, Senin (11/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, sejumlah anggota Dewan di Senayan angkat suara. Anggota Komisi IX DPR berharap masyarakat tidak khawatir divaksinasi dan memperingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam proses vaksin itu.
PAN Harap Masyarakat Tidak Khawatir Divaksin
Dengan adanya izin ini, masyarakat diharapkan tidak lagi khawatir.
"Diharapkan, dengan keluarnya EUA tersebut, masyarakat tidak lagi khawatir dengan vaksinasi yang akan dilaksanakan," ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (11/1/2021).
Selain itu, Saleh menyinggung efek samping yang ditimbulkan setelah divaksinasi. Menurutnya, hal ini juga menjadi kabar yang baik.
"Apalagi, dalam konferensi pers BPOM juga dijelaskan bahwa efek samping vaksin tersebut sangat ringan. Kesimpulannya kan disebut bahwa efikasinya 65,3 persen. Lalu disebutkan bahwa efek sampingnya juga minim, ini tentu kabar yang menggembirakan. Harapannya memang begitu," kata Saleh.
Namun Saleh mempertanyakan perihal status vaksin selain buatan Sinovac. Ketua Fraksi PAN DPR itu mempertanyakan apakah vaksin lain itu juga akan diuji untuk mendapatkan UEA.
PD Ingatkan Jangan Ada Penyimpangan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron, mewanti-wanti jangan sampai ada penyimpangan dalam proses vaksinasi.
"BUMN harus menjalankan tugas ini dengan baik, dan jangan ada penyimpangan," ujar Herman, kepada wartawan, Senin (11/1/2021).
Herman mengatakan vaksin ini merupakan upaya pemerintah dalam memerangi COVID-19. Terlebih vaksin ini telah melalui tahapan pemeriksaan di MUI dan BPOM.
Herman berharap vaksin dapat berjalan dengan efektif meski terdapat efek samping yang ditimbulkan. Menurutnya, pemerintah harus tetap memantau masyarakat meski nantinya vaksin telah diberikan.
Golkar Pesan Terapkan Disiplin Prokes
Komisi IX DPR RI meminta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus diiringi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes).
"Walaupun vaksinasi segera berjalan Rabu 13 Januari harus paralel dengan disiplin dan kepatuhan masyarakat. Disiplin masyarakat laksanakan protokol kesehatan digalakkan, dilakukan bersamaan dengan operasi yustisi oleh Polri TNI dan aparat pemda Satpol PP disertai sanksi secara terukur di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Senin (11/1/2021).
"Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan 3M plus 2M, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas," sambungnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengajak para tokoh bangsa menyukseskan program vaksinasi. Ia kembali menegaskan agar disiplin protokol kesehatan (prokes) tetap konsisten dilaksanakan.
Pria yang akrab disapa Melki itu juga mengapresiasi kerja BPOM dalam memastikan uji klinis tahap 3 vaksin Corona buatan Sinovac. Menurutnya, kehadiran UEA vaksin tersebut memberi kepastian bahwa vaksin Sinovac aman digunakan.
Melki juga menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal proses vaksinasi COVID-19. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu fungsi dari Komisi IX DPR RI.
"Fungsi pengawasan pantau vaksinasi dilakukan Komisi IX," ucapnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
