.webp)
Banyak pihak saat ini berspekulasi soal nama calon Kapolri yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) KH Ahmad Sadeli Karim mengimbau sebaiknya masyarakat menunggu pengumuman resmi dari Jokowi. Siapapun yang dipilih, masyarakat harus menghargai.
"Menurut saya itu (pemilihan Kapolri-red) memang kewenangan presiden, prosedurnya ada kan," kata Kiai Ahmad Sadeli kepada wartawan, Selasa (12/1/2021).
Pemilihan Kapolri baru menurut Kiai Ahmad Sadeli menjadi kewenanganan presiden. Nantinya nama tersebut akan disampaikan ke DPR untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena presiden mandataris rakyat, Presiden harus mendengarkan aspirasi rakyat untuk kemaslahatan ke depan. Itu saya kalau saya," ujarnya.
"Artinya ya tolong presiden bijaklah dalam memilih seorang Kapolri. Artinya mudah-mudahan dengan begitu ada kondisifitas, ada stabilitas keamanan. Rakyat tenang, tidak ada gejolak. Itu saja yang kita harapkan," sambung Kiai Ahmad Sadeli.
Kiai Ahmad Sadeli tidak mau mengomentari soal nama-nama jenderal yang masuk dalam bursa calon Kapolri. Dia hanya berpesan agar Jokowi memilih sosok Kapolri yang mampu mengayomi seluruh masyarakat, juga tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.
"Pertama yang bisa menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat, kedua bagaimana menegakkan hukum secara adil. Menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Saya rasa kriteria-kriteria Kapolri sudah jelas sebagai pengayom, sebagai pelayan bagi seluruh bangsa Indonesia yang majemuk dan berbhinneka tunggal ika ini," ucapnya.
"Saya rasa pak presiden lebih tahu daripada saya. Kita hormati lah (pilihan-red) Presiden ya," imbuhnya.
Sebelumnya, berembus isu Presiden Jokowi telah memilih satu nama untuk diajukan ke DPR RI sebagai Kapolri. Menurut Menko Polhukam Mahfud Md, Jokowi memiliki cara tersendiri dalam memilih pejabat.
"Cara khas yang sering dilakukan Presiden dalam memilih pejabat: Meminta dibuatkan 5 draf surat pengusulan yang berisi nama-nama yang berbeda. Pada saat yang tepat beliau tandatangani salah satu, sedang draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan. Jadi tak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi," kata Mahfud lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (12/1).
(hri/fjp)
