Hari Pertama PPKM di Bali, 15 Pengusaha Langgar Batas Waktu Di-BAP

Angga Riza - detikNews
Selasa, 12 Jan 2021 10:39 WIB
Tim gabungan menegur penanggung jawab toko yang belum menerapkan jaga jarak saat PPKM hari pertama di Klaten, Senin (11/1/2021)
Ilustrasi penegakan hukum saat PPKM diterapkan. (Acmad Syauqi/detikcom)
Denpasa -

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mulai diterapkan awal pekan ini. Tercatat ada 15 pengusaha yang melanggar batas waktu operasional.

Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, untuk di Denpasar, ada delapan pengusaha yang melanggar batas waktu. Dua orang pengusaha dilakukan rapid antigen.

"Pelaku usaha di Denpasar yang dipanggil karena beroperasi melewati batas waktu maksimal pukul 21.00 Wita sebanyak 8 orang dan 2 orang di rapid test antigen sebagai sampel dengan hasil negatif," kata Dharmadi saat dihubungi, Selasa (12/1/2021).

Sedangkan di Kabupaten Badung ada 7 pelaku usaha yang melanggar pembatasan jam buka yang telah ditentukan. Ia memaparkan, pelaku usaha yang melanggar telah dipanggil untuk di-BAP (berita acara pemeriksaan).

"Pelaku usaha di Badung yang dipanggil karena melewati batas waktu maksimal sampai pukul 21.00 Wita sebanyak 7 orang," ujar Dharmadi.

"Kita BAP karena itu kan sudah melanggar ketentuan. Melanggar peraturan Gubernur, tidak mematuhi protokol kesehatan itu kan melalui surat edaran sudah dijelaskan baik itu (Surat) Edaran Wali Kota dan Bupati. Waktu jam buka usaha itu sampai jam 21.00 Wita," tambah Dharmadi.

Sementara itu, Darmadi menegaskan pengusaha yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan gubernur (pergub). Jika nantinya ditemukan kembali melanggar, usahanya akan ditutup sementara.

"Sesuai dengan peraturan gubernur itu kan kena sanksi administrasi Rp 1 juta. Jika masih berikutnya melakukan kesalahan dengan sengaja maupun tidak sengaja, lalu (sanksinya) penutupan usahanya sementara. Kita BAP mereka kita sampaikan ke Denpasar untuk ditindaklanjuti secara sanksi hukum yang diatur sesuai kewenangannya," tegas Dharmadi.

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan surat edaran menindaklanjuti arahan pemerintah pusat soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Koster mengatakan SE Nomor 1 Tahun 2021 itu tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali itu berlaku mulai 9 Januari 2020.

"Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," kata Koster dalam poin SE-nya yang dilihat detikcom, Kamis (7/1).

Simak 8 poin edaran Gubernur Koster di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2