Round-Up

Anies Tarik Rem Darurat Akibat Kasus COVID-19 di Jakarta Makin Gawat

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 10 Jan 2021 06:52 WIB
Jakarta -

Kasus aktif virus Corona (COVID-19) di Jakarta saat ini menyentuh angka tertinggi semenjak awal pandemi pada Maret 2020 silam. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat demi menekan laju penularan COVID-19.

Pada Jumat (8/1/2021), kasus harian Corona di DKI kembali memecahkan rekor. Hari itu, ada tambahan 2.959 kasus baru COVID-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menjelaskan tambahan nyaris 3 ribu kasus Corona ini karena akumulasi data.

Dwi merinci penambahan kasus Corona di DKI paling banyak berasal dari Jakarta Timur sebanyak 625 kasus, Jakarta Selatan 548, dan Jakarta Barat 436 kasus. Kemudian Jakarta Utara 356, Jakarta Pusat 245, dan Kepulauan Seribu 9 kasus.

Selain itu, ada penambahan kasus dari luar Jakarta yang masuk ke data DKI. Penambahan itu sebanyak 268 kasus alamat terdaftar, dan 472 tidak dilaporkan alamat pasiennya.

Menindaklanjuti kondisi itu, Anies kemudian kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Ibu Kota selama dua minggu ke depan.

Anies menyampaikan kebijakan itu dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Berikut poin-poin penjelasan Anies:

Anies Ungkap Ada 17 Ribu Kasus Aktif Corona di Jakarta

Anies menyebut Jakarta kini memiliki kasus aktif tertinggi sejak awal pandemi pada Maret 2020. Kondisi ini membuat Pemprov DKI memutuskan menerapkan lagi PSBB ketat.

"Kasus aktif di Jakarta tertinggi dalam masa pandemi Jakarta dalam 9 bulan lebih. Angka 17 ribu adalah angka tertinggi yang pernah kita miliki," ucap Anies dalam siaran di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

"Apa kasus aktif, jumlah orang yang dites positif, belum dinyatakan negatif, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan atau isolasi mandiri. Di Jakarta, kasus aktif ada 17.382," sambungnya.

Jumlah kasus aktif di Jakarta penting untuk diketahui oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan kasus COVID-19. Bagi Anies, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak belajar selama masa pandemi. Sehingga, bisa mengetahui pola dan penanganan.

Anies menyebut saat ini Jakarta sudah memiliki sistem informasi yang memadai terkait Corona.

Jakarta PSBB Ketat 11-25 Januari 2021

Anies lalu memutuskan menerapkan PSBB ketat mulai 11-25 Januari 2021. Keputusan pemberlakuan PSBB ketat ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. PSBB ini juga sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat.

Anies mengatakan keputusan untuk kembali memperketat PSBB dilatarbelakangi situasi COVID-19 di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung mengkhawatirkan.

Dia mengungkap, pada saat pemberlakuan PSBB ketat pada September 2020 lalu, kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta dapat diturunkan secara signifikan. Saat itu terjadi lonjakan kasus setelah ada libur panjang Tahun Baru Islam pada pertengahan Agustus 2020.

Libur panjang kerap menjadi pemicu terjadinya lonjakan kasus Corona. Terlebih, pada Desember 2020, terdapat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini memicu terjadinya kenaikan kasus aktif dan berpotensi mendekati ambang batas kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit.

10 Aktivitas yang Dibatasi Saat PSBB Ketat

Ada 10 aktivitas yang diatur dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Aktivitas tersebut dari mulai tempat kerja, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

1. Tempat kerja atau perkantoran pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta melakukan 75% Work From Home (WFH);
2. Kegiatan sektor esensial seperti sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. Selain itu pasar, swalayan, supermarket bisa bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
3. Kegiatan konstruksi bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
4. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh;
5. Kegiatan restoran hanya boleh menerima dine-in sampai pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 25%. Namun, boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional;
6. Kegiatan pusat perbelanjaan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB;
7. Kegiatan peribadatan tetap diberi batasan kapasitas 50%;
8. Kegiatan fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan;
9. Kegiatan area publik di fasilitas umum dan semua kegiatan sosial budaya sementara ini dihentikan;
10. Kegiatan pada moda transportasi: kendaraan umum maksimal 50%, dan ojek online/pangkalan dibolehkan dengan syarat penerapan protokol kesehatan.

PSBB Ketat sebagai Tindak Lanjut Arahan Pemerintah Pusat

Anies menyebut, langkah itu adalah tindak lanjut dari arahan dari pemerintah pusat. Anies menyebut langsung kebijakan itu adalah tindak lanjut dari arahan Ketua Komite Penanganan COVID-19 Airlangga Hartanto.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4