Anies Tarik Rem Darurat Akibat Kasus COVID-19 di Jakarta Makin Gawat

"Pada Rabu 6 Januari 2021, Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Airlangga Hartanto mengumumkan pengendalian mobilitas di beberapa kota di Jawa dan Bali, termasuk Jakarta," ucap Anies seperti dilihat detikcom, Sabtu (9/1/2021).

"Karena itu, sebagai tindak lanjut, kami sampaikan langkah-langkah di Jakarta," ujarnya.

Menurut Anies, kebijakan pengetatan oleh pemerintah pusat merupakan kebijakan yang membantu menekan penularan. Sebab, kebijakan itu adalah kebijakan integrasi antar wilayah.

Anies berharap, kebijakan pengetatan PSBB di Jakarta selama dua pekan akan bisa menurunkan kasus menjadi sangat rendah.

PSBB Ketat Bisa Diperpanjang Jika Corona Tak Turun

Masa pengetatan bisa diperpanjang jika kasus COVID-19 tidak kunjung turun.

"(PSBB ketat) kita lakukan dua pekan ke depan. Kalau berhasil maka tidak harus perpanjang, jika tidak, harus perpanjang supaya (kasus Corona) benar-benar tuntas," kata Anies dalam video pernyataannya yang diunggah di YouTube, Sabtu (9/1/2021).

Anies menilai pengetatan PSBB bisa menurunkan kasus aktif virus Corona. Kejadian itu pernah terjadi saat Jakarta menarik rem darurat pertama pada September 2020.

"Di bulan September, terjadi pengetatan yang sebelumnya kurva naik, ketika pengetatan, dia mendatar, bahkan menurun. Penurunan sampai 50 persen dari 13 ribu, menurun hingga 6 ribu kasus aktif di Jakarta," ucapnya.

Saat itu, menurut Anies, kasus kembali melonjak karena ada libur panjang. Hingga, kasus aktif di Jakarta sampai 17 ribu kasus.

Pada Januari 2021, tidak ada liburan panjang. Sehingga, menurut Anies, kenaikan kasus bisa dikendalikan.

Ini Alasan Penerapan PSBB Ketat

Anies kemudian memaparkan sejumlah alasan di balik keputusan penerapan PSBB ketat ini. Kasus COVID-19 di Jakarta harus dikendalikan karena berkaitan dengan daya tampung rumah sakit dan jumlah tenaga kesehatan.

"Sebenarnya, mengapa pembatasan diperlukan? Karena, kecepatan pemerintah menambah kapasitas fasilitas kesehatan tidak boleh lebih lambat daripada kecepatan penambahan kasus. Dan setiap penambahan kapasitas tempat tidur membutuhkan penambahan tenaga kesehatan, penambahan peralatan dan obat-obatan," kata Anies dalam keterangan tertulis di situs Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

Anies menjelaskan PSBB ketat diberlakukan selama dua pekan ke depan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Keputusan ini secara regulasi dia tuangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Anies menjelaskan, keputusan kembali memperketat PSBB ketat dilatarbelakangi situasi COVID-19 di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung mengkhawatirkan. Saat ini DKI Jakarta menurutnya sedang berada di titik kasus aktif tertinggi yakni di angka 17.383.

Kasus aktif sendiri adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif COVID-19 dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun di dalam isolasi mandiri.

Kantor WFH 75 Persen, Mal Tutup Pukul 19.00 WIB

Sektor perkantoran atau tempat kerja dibatasi 75 persen work from home (WFH). Sisanya dapat bisa bekerja dari kantor atau work from office (WFO)

Keputusan ini secara regulasi dituangkan Anies dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. PSBB ketat dari 11 hingga 25 Januari 2021 ini sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.

"Ini prinsip-prinsip utamanya. Tempat kerja akan melakukan pembatasan 75 persen itu bekerja di rumah," kata Anies dalam jumpa pers yang disiarkan langsung di YouTube, Sabtu (9/1/2021).

Aturan tersebut berlaku untuk perkantoran atau tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD, juga perkantoran instansi pemerintah.

"Lalu yang kedua belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh," ujar Anies.

Sementara itu, lanjut Anies, sektor-sektor esensial bisa berjalan 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sektor esensial ini seperti sektor kesehatan, pangan, energi, keuangan, hingga perbankan.

"Pusat perbelanjaan itu dilanjutkan untuk bisa berkegiatan, tapi sampai pukul 19.00 WIB," jelas Anies.

Beberkan Lonjakan Kasus Corona Usai Libur Panjang

Anies menyebut beberapa kali Jakarta mengalami lonjakan jumlah kasus setelah libur panjang.

Awalnya, Anies Baswedan menyampaikan perjalanan PSBB di Jakarta yang dimulai sejak pertengahan April 2020. Menurut Anies, setelah PSBB diterapkan, penambahan kasus harian COVID melandai.

Kemudian, pada Juni 2020, keluar kebijakan PSBB masa transisi. Saat itu, kasus sudah mulai naik.

"Bulan Juni melakukan yang disebut PSBB transisi, mulai ada pelonggaran dan kasus bergerak naik. Saat itu, kita masih imbangi dengan fasilitas perawatan, fasilitas isolasi," kata Anies.

Menurut Anies, lonjakan signifikan terjadi pada Agustus 2020. Ada dua kali libur panjang yang berakibat kasus melonjak naik.

Dua minggu setelah liburan panjang, pada periode 30 Agustus sampai 11 September 2020, kasus aktif COVID-19 naik hampir 50 persen. Alasan itu yang dijadikan Anies menarik rem darurat pertama.

Anies menyebut kebijakan itu berhasil. Meski sempat ada perdebatan dengan kebijakan tersebut.

Anies juga sempat menyinggung soal adanya aksi demonstrasi di Jakarta. Namun aksi tersebut tidak membuat kenaikan kasus Corona secara signifikan.

Kemudian Anies kembali memberlakukan PSBB transisi. Namun kasus kembali naik karena ada libur panjang.

"Setelah libur 28 Oktober sampai 2 November, 10-14 hari kemudian, (kasus) melonjak. Dan klaster penularan terbesar adalah klaster keluarga, ada 40 persen dari kasus adalah klaster keluarga," katanya.

Kemudian Anies menyinggung soal liburan panjang Natal dan tahun baru, sehingga perlu ada antisipasi agar kasus tidak kembali melonjak.

Karena itu, saat ini Anies mengeluarkan pengetatan PSBB. Diharap, kasus penyebaran virus Corona bisa teratasi.