Dewas Sampaikan 7 Poin Evaluasi Kinerja ke Pimpinan KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 20:30 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung KPK. (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan sejumlah poin rekomendasi kepada pimpinan KPK. Poin-poin rekomendasi itu sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja KPK selama periode 2020.

"Pada kesempatan kali ini, saya mau mengungkapkan beberapa poin pokok, antara lain yang direkomendasikan oleh Dewas terkait dengan evaluasi kinerja pimpinan KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2020).

Syamsuddin menyebut ada tujuh poin yang disampaikan Dewas ke pimpinan KPK. Menurutnya, penyampaian rekomendasi diberikan dalam rapat evaluasi kinerja atau rapat tinjauan kinerja (REK/RTK) dengan pimpinan KPK.

Berikut 7 poin rekomendasi Dewas ke pimpinan KPK:

1. KPK perlu berupaya untuk mendorong terwujudnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sesuai target, di antaranya dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan PTSP secara konsisten.
2. KPK harus mendorong peningkatan Survey Penilaian Integritas (SPI), khususnya pada instansi yang pada tahun 2019 mendapatkan nilai di bawah rata-rata.
3. KPK perlu berupaya untuk meningkatkan pemulihan aset, yaitu dengan cara mengeksekusi seluruh uang pengganti secara konsisten sesuai ketentuan perundang-undangan dan mencari metode lain selain lelang untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari hasil barang rampasan.
4. KPK perlu melakukan sosialisasi antigratifikasi/antisuap yang lebih intensif dan masif kepada sektor swasta dan/atau BUMN.

5. KPK perlu meningkatkan kerja sama dengan BPN dalam rangka pelaksanaan sertifikasi aset serta KPK perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja KL/Pemda terkait penyelamatan keuangan negara/daerah.
6. KPK perlu melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan perkara Tipikor yang disupervisi. Untuk itu, perlu pembaharuan MoU dan SOP dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang disesuaikan dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tipikor.
7. KPK perlu mengakselerasi pembangunan sistem pencegahan dan penindakan terintegrasi yang menghasilkan Big Data Pemberantasan Tipikor.

(fas/idn)