Dewas KPK Beri 571 Izin Sadap, Geledah hingga Penyitaan Selama 2020

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 18:16 WIB
Dewas KPK saat jumpa pers (Foto: Farih/detikcom)
Foto: Dewas KPK saat jumpa pers (Foto: Farih/detikcom)
Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas) KPK selama 2020 telah memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebanyak 571. Dewas menilai terkait perizinan itu menjadi hal yang paling disorot sejak revisi Undang-undang KPK diresmikan.

"Memberikan izin atau tidak memberikan izin pasti akan dijawab oleh Dewan Pengawas dalam bentuk tertulis terhadap permohonan yang diajukan. Untuk tahun 2020, 571 izin yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho, dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2021).

Albertina menjelaskan dari 571 izin itu, ada 132 izin penyadapan dan 62 izin penggeledahan. Sementara untuk izin penyitaan ada sebanyak 377.

"Seluruh permohonan dimaksud diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Pada umumnya proses pemberian izin oleh Dewan Pengawas hanya berlangsung sekitar 4-6 jam," ujar Albertina.

Dia menyebut untuk satu perkara, bisa terjadi beberapa izin penyitaan yang diterbitkan. Begitu juga dengan izin terkait penggeledahan dan penyadapan.

"Jadi tidak bisa kita melihat jumlah penyitaan ini dihubungkan dengan jumlah perkara, itu tidak bisa. Karena dalam satu perkara bisa beberapa izin penyitaan yang diterbitkan, juga dalam satu perkara bisa ada izin penggeledahan, bisa juga tidak ada izin penggeledahan. Begitu pula dengan penyadapan," jelasnya.

Kemudian dia menyinggung perihal pandangan publik bahwa Dewas KPK ditafsirkan bisa menghambat pelaksanaan tugas KPK. Lalu dia menjelaskan terkait survei kepuasan pelayanan terkait dengan perizinan terhadap penyidik dan penyelidik KPK.

"Demikian kira-kira hasilnya bahwa kalau dilihat di sini, rata-rata survei ini adalah sangat puas dan dilihat tidak ada sebenarnya Dewas menghambat untuk proses pemberian izin penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan," katanya.

Lebih jauh, Albertina menyebut pelaksanaan izin itu tetap diawasi oleh Dewas KPK. Dia menjabarkan hasil monitoring terkait pemberian izin yang dilaksanakan oleh KPK. Berikut rinciannya:

1. Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penyadapan yang diserahkan oleh penyelidik dan/atau penyidik sebanyak 23.

2. Verifikasi Dokumen Administrasi Penggeledahan dan Penyitaan sebanyak 695.
- BA Penyitaan sebanyak 631
- BA Penggeledahan sebanyak 64

3. Tinjau lapangan terhadap benda sitaan sebanyak 50 bidang tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat untuk perkara Dadang Suganda.

(fas/man)