Sidang Praperadilan Habib Rizieq

Jelaskan Pasal Penghasutan, Ahli dari HRS: Mengundang Tak Termasuk Pidana

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 18:22 WIB
Sidang praperadilan habib rizieq
Sidang praperadilan habib rizieq (Foto: Ibnu/detikcom)
Jakarta -

Prof Mudzakir dihadirkan tim hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) sebagai ahli pidana dalam sidang praperadilan HRS. Mudzakir memberikan pendapat mengenai penerapan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Pasal 160 KUHP.

Hal itu disampaikan Mudzakir saat dimintai pendapat sebagai ahli di praperadilan HRS, di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2021). Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini hadir secara virtual.

Mudzakir menjelaskan soal penerapan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan terlebih dahulu. Menurutnya, pasal itu bisa diterapkan jika suatu wilayah melakukan karantina atau lockdown.

"Unsur pokok dari Pasal 93 itu terkait dengan kekarantinaan itu yakni pasal 9 ayat 1 disebutkan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jadi perintah yang wajib tapi bahasa hukum pidana itu akan berubah jadi seseorang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan. Atas dasar itu ahli sampaikan apa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan yang ahli sampaikan dasar penyelenggara kekarantinaan jadi objeknya harus ada karantina. Artinya lockdown wilayah tertentu, prinsipnya dalam lokasi itu tidak boleh ada kegiatan keluar-masuk maka dibuat aturan misal seminggu tidak ada kegiatan keluar masuk," beber Mudzakir.

Dengan demikian, Mudzakir menilai seorang yang melanggar pasal itu adalah orang yang melanggar aturan keluar-masuk tanpa izin. Sebab, ia menyebut pelanggaran itu dinilai dapat menyebabkan penularan penyakit.

"Karena kalau itu ada keluar-masuk dimungkinkan ada penularan penyakit. sehingga dapat disimpulkan pokoknya tadi adalah pelanggaran kekarantinaan. Pelanggar kekarantinaan itu esensinya ada melanggar keluar masuk tanpa izin prinsipnya itu," ungkapnya.

Ia juga menyinggung poin yang menyebabkan kedaruratan kesehatan dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Untuk itu, ia menilai hal tersebut harus dibuktikan.

"Ada kemungkinan orang itu tidak mematuhi kekarantinaan tapi tidak mengakibatkan kedaruratan kesehatan tidak masuk klasifikasi Pasal 93 itu atau terjadi kedarurat tapi bukan dari sebab musabab dari tersangka itu. Sehingga harus dibuktikan itu kedaruratan kesehatan dan kedua sebab kedaruratan kesehatan semata disebabkan perbuatan dari tersangka," kata Mudzakir.

Selanjutnya, ia menjelaskan soal penerapan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Ia menilai pasal itu bisa diterapkan jika ada perbuatan kejahatan yang diakibatkan dari hasutan seseorang.

"Pasal kedua pasal tindak pidana penghasutan yang dibuktikan ada perbuatan menghasut. Menghasut itu menggerakkan kawan dengan cara-cara provokasi orang yang semula tidak berniat jahat jadi berniat berbuat jahat. Provokasi itu dengan pidato-pidato itu bertujuan menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan pidana. Kalau gitu harus ada perbuatan pidana tapi juga harus dibuktikan orang melakukan tindak pidana itu semata disebabkan perbuatan provokasi yang dikenal dengan menghasut," bebernya.

Namun, menurutnya hal itu juga harus dibuktikan apakah benar tindak pidana itu terjadi akibat hasutan atau provokasi tersebut. Ia menilai jika tindak pidana terjadi atas kemauan pribadi tidak bisa dikategorikan melanggar Pasal 160 KUHP.

"Dalam konteks Pasal 160 KUHP adalah itu perbuatan pidana semata dipengaruhi oleh hasutan tadi. Ini harus dibuktikan di situ menghasut supaya melakukan pidana harus dibuktikan pidana yang mana, apa terjadi dan yang melakukan pidana itu apa karena hasutan itu," tuturnya.

Untuk itu, ia menilai mengundang seseorang itu bukan kategori menghasut. Sebab, ia menyebut pengertian menghasut itu menyebabkan orang emosi sehingga melakukan pemberontakan dan kekerasan.

"Menghasut itu harus mengandung unsur, sehingga memancing emosi orang untuk melakukan sesuatu memberontak melalukan kekerasan atau sebagainya. Kalau orang mengundang, misal ini akan ada Maulid, saya akan mengadakan Maulid dan sebagainya. Kemudian orang datang itu namanya mengundang. Mengundang berbeda dengan menghasut soalnya undangan datang itu tidak termasuk sebagai tindak pidana," ujar Mudzakir.

(ibh/knv)