Dewas Terima 247 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK Sepanjang 2020

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 16:40 WIB
Dewas KPK saat jumpa pers (Foto: Farih/detikcom)
Dewas KPK saat jumpa pers. (Farih/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK membeberkan berbagai capaian kinerja dalam periode 2020. Selama 2020, Dewas KPK telah menerima 247 surat aduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

"Selama tahun 2020, Dewan Pengawas KPK telah menerima dan menindaklanjuti 247 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, yang selanjutnya dilakukan telaah dan atau klarifikasi," kata anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar, dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2020).

Artidjo merinci perkembangan 247 surat pengaduan tersebut. Di antaranya sebanyak 87 laporan selesai diproses, 60 laporan diteruskan ke unit kerja di KPK, dan 100 laporan diarsipkan.

"Laporan pengaduan yang diterima Dewan Pengawas tersebut juga dapat menjadi bahan Pengawasan bagi Dewan Pengawas dalam Rapat Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK," ujar Artidjo.

Selain itu, Artidjo memaparkan terkait monitoring Dewas KPK atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Menurutnya, kegiatan monitoring atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dilaksanakan melalui tinjau lapangan ke 4 lokasi, yaitu Bandung, Sumedang, Banten, dan Banjarmasin.

"Kegiatan monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan yang diterima oleh Dewan Pengawas dan/atau hasil Rakorwas," katanya.

Berikut ini metode pelaksanaan kegiatan monitoring yang dilakukan:

1. Pemantauan ke lapangan khususnya terhadap benda sitaan KPK yang mempunyai nilai ekonomis (benda sitaan berupa aset).

2. Wawancara dengan petugas Rupbasan dan/atau pihak-pihak terkait yang menerima penitipan aset-aset sitaan KPK.

"Sasaran pelaksanaan monitoring di antaranya untuk memastikan pengelolaan yang dilakukan KPK selama proses penangan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akuntabel dalam rangka capaian optimalisasi asset recovery," pungkasnya.

(fas/mae)