Pemerintah akan melakukan pembatasan kegiatan di beberapa wilayah di Indonesia pada 11-25 Januari 2021. Selama pembatasan, aparat keamanan akan meningkatkan operasi yustisi protokol kesehatan.
"Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari- 25 Januari, dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers pada Rabu (6/1/2021).
"Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan meningkatkan operasional operasi yustisi yang dilaksanakan oleh satuan pamong praja, aparat kepolisan, dan unsur TNI," lanjutnya.
Airlangga mengatakan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran melalui Menteri Dalam Negeri kepada seluruh kepala daerah yang wilayahnya diberlakukan pembatasan. Semua kegiatan masyarakat akan diawasi secara ketat.
"Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat dari PP 21 dimana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan Menkes, serta edaran dari Mendagri sehingga diharapkan tanggal 11-25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa akan dimonitor secara ketat," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah membuat kriteria pembatasan kegiatan masyarakat setelah melihat perkembangan kasus Corona di Indonesia. Pemerintah menegaskan pembatasan ini bukan pelarangan.
"Pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai UU yang telah dilengkapi PP 21/2020 di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan," kata Airlangga.
Seperti apa kriteria wilayah yang harus melakukan pembatasan? simak berita selengkapnya
