ADVERTISEMENT

FPI Jadi Front Persaudaraan Islam, Polri Ingatkan soal Pendaftaran Ormas

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 05 Jan 2021 19:27 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2021).
Foto: Tiara Aliya Azzahra/detikcom

Diberitakan sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) beberapa kali mengubah nama baru setelah dilarang oleh pemerintah. Teranyar, kelompok ini mendeklarasikan diri dari Front Persatuan Islam menjadi Front Persaudaraan Islam, yang sama-sama memiliki singkatan FPI.

"Namanya (berganti lagi) menjadi Front Persaudaraan Islam, insyaallah," kata kuasa hukum FPI Aziz Yanuar saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Perubahan nama ini, kata Aziz, dilakukan karena organisasi kemasyarakatan (ormas) baru ini belum memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Aziz mengatakan perubahan nama menjadi Front Persaudaraan Islam ini hasil kesepakatan bersama dan masukan dari Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Iya, kan itu sebenarnya belum pasti namanya. Belum ada AD/ART-nya. Jadi itu sebenarnya bukan berubah (nama), tapi dinamis saja, menyesuaikan, ada masukan-masukan. Iya namanya yang akan disepakati, bukan berganti, namanya yang akan disepakati, insyaallah," jelasnya.

"(Nama Front Persaudaraan Islam) masukan dari beliau (Habib Rizieq)," ujar Aziz saat ditanya apakah pergantian nama ini permintaan Habib Rizieq atau tidak.

Sewaktu namanya masih Front Persatuan Islam yang singkatannya FPI juga, Aziz Yanuar pernah menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan mendaftarkan diri sebagai ormas ke pemerintah.

"Nggak usah (mendaftarkan diri), buang-buang energi," kata Aziz Yanuar, saat dihubungi, Rabu (30/12/2020). Aziz menjawab pertanyaan apakah FPI akan mendaftarkan diri agar sah atau tidak.

Aziz menjelaskan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bukanlah ormas ilegal dan tak bisa dinyatakan terlarang. Ormas, lanjutnya, dapat memilih apakah ingin mendaftarkan diri atau tidak. Hal ini, kata dia, sesuai Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 halaman 125.

"Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri," ucapnya.


(dwia/dwia)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT