ICW Nilai Pelantikan 38 Pejabat Baru KPK Penyalahgunaan Kewenangan Pimpinan

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 05 Jan 2021 18:56 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri melantik 38 pejabat struktural baru KPK siang tadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelantikan puluhan pejabat baru ini sebagai penyalahgunaan kewenangan pimpinan KPK.

"Kebijakan untuk melantik puluhan pejabat KPK itu juga dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan. Hal itu dikarenakan landasan hukum yang dijadikan dasar pelantikan bermasalah," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).

Adapun landasan hukum bermasalah yang dimaksud Kurnia adalah Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola KPK. Kurnia menyebut pelantikan 38 pejabat ini sebagai kontroversi baru pimpinan KPK.

"Sebagaimana diduga sebelumnya, tindak lanjut dari Perkom tersebut diyakini akan memiliki implikasi serius pada beberapa aspek penting," terang Kurnia.

Lebih jauh Kurnia menuturkan pelantikan pejabat baru ini dapat dipandang sebagai upaya dari pimpinan untuk semakin mengikis independensi KPK. Sebab, kata dia, sejak era Firli Bahuri, terlihat adanya tren pejabat struktural diisi oleh polisi.

"Saat ini saja, pascapelantikan, setidaknya ada sembilan perwira tinggi Polri yang bekerja di KPK, di antaranya 7 pada level direktur, 1 pada level deputi, dan 1 pada level pimpinan," ujarnya.

Menurut Kurnia, perubahan regulasi KPK menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak diikuti dengan pergantian substansi Pasal 26 dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Artinya, kata dia, nomenklatur struktur KPK harus kembali merujuk pada Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Yaitu, pertama Bidang Pencegahan, kedua Bidang Penindakan, ketiga Bidang Informasi dan Data, keempat Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat," ujar Kurnia.

Namun, Kurnia menilai Perkom Nomor 7 Tahun 2020 malah menambahkan nomenklatur baru. Misalnya, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Inspektorat, Staf Khusus, dan sebagainya.

"Ini menunjukkan bahwa Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1837 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator pada Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 dan tidak dapat dibenarkan," tegasnya.

Simak selengkapnya kritik ICW di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2