.webp)
Sejumlah sekolah di beberapa daerah menunda kebijakan Kemendikbud terkait kegiatan sekolah tatap muka pada Januari 2021 ini. Bagaimana penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim?
"Hak itu ada di pemda dan di kepala sekolah, yaitu ujung-ujungnya orang tualah yang akan menentukan apakah mereka nyaman dan siap laksanakan tatap muka. Jadinya, kalau ada informasi mengenai tatap muka itu tidak terjadi, tidak benar. Kami terus berjalan sesuai dengan keputusan SKB (surat keputusan bersama) empat kementerian, di setiap daerah tergantung keputusan daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua," kata Nadiem dalam diskusi virtual yang disiarkan live di YouTube Kemendikbud, Selasa (5/1/2021).
Nadiem mengatakan sebagian sekolah ada yang sudah melaksanakan sekolah tatap muka walaupun masih ada beberapa sekolah yang masih menunda kebijakan itu. Nadiem menegaskan Kemendikbud tidak akan menarik kebijakan yang berkaitan dengan peraturan SKB empat menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prioritas kami di 2021 daerah telah tersosialisasi kebijakan ini dan mendapat dukungan cukup dari pemerintah pusat dari sisi kebijakan dan lain-lain untuk bisa melaksanakan tatap muka jika mereka inginkan, dan tentunya, walaupun ada daerah tertentu yang buka sekolah, kita tidak akan menunggu pandemi ini berlalu untuk melakukan transformasi pendidikan. Kita akan gunakan waktu ini untuk melakukan berbagai macam pelatihan guru, seperti Guru Penggerak, seperti mulai Sekolah Penggerak, untuk memimpin tingkat transformasi di tingkat sekolah, dan untuk menyiapkan pemimpin unit masa depan kita," ucapnya.
"Tentunya sarana rumah belajar dan fasilitas PJJ akan kita perbaiki, dan tingkatkan kualitasnya. Bagi yang masih melakukan PJJ, masih bisa melakukan kualitas yang cukup baik," ucap Nadiem.
Sementara itu, Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Jumeri mengungkapkan sudah ada 14 daerah yang melapor ke Kemendikbud siap melaksanakan kegiatan sekolah tatap muka. Ada juga empat daerah yang siap melaksanakan program campuran, yaitu separuh melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan separuh sekolah tatap muka.
"Di rekap kami daerah yang sudah siap ada 14 daerah provinsi, meskipun setiap daerah nggak ada yang mutlak, nggak ada 100 persen siap betul, tapi tetap bergelombang. Kemudian yang masih blended ada empat provinsi, sedangkan yang belum siap menunda PTM ada 16 provinsi," jelas Jumeri.
"14 yang sudah siapkan diri untuk buka ada Jawa Barat, DIY, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat. Sedangkan yang rencana blended Maluku, Sumatera Barat, NTT, dan Papua, yang lain masih menunda mungkin 1 atau 2 bulan pembelajaran tatap muka," sambung Jumeri.
Senada dengan Nadiem, meski ada beberapa daerah yang menunda melaksanakan sekolah tatap muka, Jumeri menegaskan Kemendikbud tidak akan mencabut aturan yang tertuang di SKB empat menteri. Sebab, menurut Jumeri isi SKB itu sesuai dengan apa yang dijalankan program pendidikan di era pandemi ini.
"SKB tidak akan dicabut karena SKB sudah tepat memberikan kewenangan kepada daerah, karena daerahlah yang paling tahu dinamika COVID di wilayah masing-masing. Boleh jadi satu kabupaten/kota atau satu provinsi tidak serentak, mungkin daerah aman itu dipersilakan untuk ambil keputusan izinkan pembukaan satuan pendidikan layani tatap muka. Kemudian ada empat daerah yang lakukan blended learning atau campuran dengan PJJ, kita silakan. Jadi SKB itu membolehkan bukan mewajibkan," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan sejumlah sekolah di beberapa daerah masih menunda kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan sekolah tatap muka ini diumumkan Mendikbud Nadiem setelah mengevaluasi SKB empat menteri.
