.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan berkurangnya anggaran perlindungan sosial yang semula Rp 128,9 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 110 triliun (untuk anggaran tahun 2021). Sementara bansos tunai dari Rp 39 triliun pada 2020 turun menjadi Rp 12 triliun di tahun 2021, atau berkurang sebesar Rp 27 triliun.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menambah anggaran bansos tersebut untuk mengembalikan kepercayaan rakyat imbas korupsi dana bansos yang menyeret eks Mensos Juliari Batubara. Pasalnya, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan lonjakan jumlah pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan yang masih akan terbawa hingga 2021.
"Pada dasarnya saya apresiasi peluncuran bansos tunai yang menggantikan bansos sembako, tapi setelah saya cek, kenapa anggarannya berkurang besar sekali hingga Rp 27 triliun, artinya akan banyak penerima bansos 2020 yang belum bangkit ekonominya akibat COVID-19, malah makin banyak lagi yang tidak mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah," ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (5/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus mitra Kemensos ini menuturkan bansos tunai 2021 yang diluncurkan Presiden merupakan kelanjutan dari bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako Jabodetabek, sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Pada 2020, bansos tunai non-Jabodetabek mendapatkan alokasi anggaran Rp 32,5 triliun dan bansos sembako Jabodetabek dialokasikan Rp 6,5 Triliun, sehingga total Rp 39 triliun.
Namun, pada 2021 sebagai keberlanjutan kedua bansos tersebut, anggarannya dikurangi hingga tinggal Rp 12 triliun, artinya terdapat pemotongan sebesar Rp 27 triliun. Padahal, menurut data BPS, sepanjang 2020 setidaknya 5,1 juta orang kehilangan pekerjaan, 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, dan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 27 juta jiwa.
"Ini belum memasukkan jumlah penduduk sangat rentan miskin yang telah diselamatkan oleh Bansos sebanyak 3,4 juta jiwa menurut klaim Menkeu, atau 8,5 juta menurut perhitungan Bank Dunia," terangnya.
Oleh karena itu, HNW meminta Mensos Tri Rismaharini fokus memprioritaskan pengembalian anggaran bansos minimal sama dengan tahun 2020. Tugas penting dan mendesak lain bagi Mensos adalah memastikan validitas dan verifikasi data serta mekanisme kontrol dan pelaporan pelaksanaan program bantuan sosial tunai secara nasional.
Hidayat mencontohkan, tahun 2020 misalnya, ada 92 kabupaten/kota yang belum melakukan updating data sama sekali, 319 kabupaten/kota baru melakukan updating di bawah 50%, dan hanya 103 yang melakukan updating di atas 50% sejak 2015. BPK bahkan menemukan hanya 29 kabupaten/kota yang tertib melakukan updating, dan yang terbaru di Jember (3/1/2021) ditemukan ratusan PNS dan 3.783 warga yang telah meninggal justru ikut terima Bansos.
"Selain masalah data yang simpang-siur, masalah pemotongan bansos juga jangan sampai terulang lagi, karena banyak laporan di lapangan ada yang mendatangi rakyat mengatasnamakan pihak tertentu dan memberlakukan pemotongan sesudah diserahterimakan oleh pemerintah. Modus sejenis itu yang mengakibatkan Mensos Juliari ditangkap KPK. Oleh karena itu Presiden Jokowi penting untuk tidak cukup hanya menyampaikan jangan ada pemotongan, tapi harus diawasi betul," jelasnya.
(fhs/ega)
