.webp)
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi terhadap penyaluran berbagai bansos di masa pandemi COVID-19.
"Saya sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden untuk mengawal ketat penyaluran bansos. Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran. Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya," kata Azis kepada wartawan, Senin (4/1/2021).
Waketum Golkar itu mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan stakeholder terkait. Ia meminta semua pihak memastikan tidak ada potongan bansos di tengah jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder terkait harus berkoordinasi dengan baik, memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan. Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," tegas Azis.
Azis juga mengatakan bansos harus dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Ia berharap kehadiran bansos dapat meningkatkan kemampuan ekonomi hingga daya beli di tengah masa pandemi COVID-19.
"Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia," ungkap Azis.
Simak video 'Hati-hati! Duit Bansos Jangan Buat Beli Rokok, Risma Bakal Pantau':
Simak penjelesan selengkapnya di halaman selanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar nilai bansos yang diterima masyarakat utuh. Jokowi ingin pada pemberian bantuan sosial ini tidak ada potongan dalam bentuk apa pun.
"Dan ini saya juga ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberi tahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos," kata Jokowi saat peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1).
Jokowi memerintahkan para menteri dan kepala daerah mengawasi proses penyaluran bansos. Dia berharap ekonomi Indonesia segera tumbuh lewat bantuan tersebut.
"Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apa pun. Sehingga dampak ekonomi bisa segera muncul dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bantuan tunai pada 2021 ini akan diberikan kepada masyarakat secara bertahap. Jokowi berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat.
"Bantuan tunai ini di tahun 2021 akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Jadi PKH ini dalam 4 tahap melalui bank Himbara. Kemudian yang program sembako akan disalurkan dari Januari sampai bulan Desember 2021. Nilainya tadi sudah disampaikan bu Menteri Sosial 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial tunai diberikan selama 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April dan nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," ujar Jokowi.
"Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dan menjadi lebih baik," sambung Jokowi.
