Sidang Perdana John Kei dkk Terkait Kasus Penyerangan Digelar 13 Januari

Zunita Putri - detikNews
Senin, 04 Jan 2021 15:54 WIB
John Kei Refra
John Kei (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Barat segera menggelar sidang John Refra alias John Kei terkait kasus penyerangan di Green Lake City, Tangerang, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan akan digelar pada 13 Januari 2021.

"Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah melimpahkan kasus John Kei pada 30 Desember 2020 kemarin," ujar Kasi Intel Kejari Jakarta Barat Edwin Beslar saat dimintai konfirmasi, Senin (4/1/2021).

Ketika dimintai konfirmasi terpisah, pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat Eko Ariyanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima berkas kasus John Kei. Eko mengatakan ada 5 berkas yang diserahkan Kejari Jakbar atas kasus penyerangan ini.

"Perkara a.n John Kei dkk telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2020. Berkas perkara terdiri dari 5 berkas," kata Eko saat dimintai konfirmasi, Senin (4/1).

Eko mengatakan sidang perdana akan digelar 13 Januari. Ketua Pengadilan Negeri Jakbar juga sudah menunjuk majelis hakim yang akan mengadili perkara John Kei.

"Majelis hakim menetapkan sidang hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021," ucap Eko.

Adapun susunan majelis hakim yang mengadili perkara John Kei nanti adalah Yulisar sebagai ketua majelis, lalu Eko Aryanto dan Kamaluddin sebagai anggota majelis.

Sebelumnya, John Kei dkk ditangkap atas dugaan penyerangan di Perumahan Green Lake City, Tangerang, dan pembacokan di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Dalam kejadian di Duri Kosambi, seorang pria berinisial ER meninggal dunia.

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan John Kei dan puluhan anak buahnya sebagai tersangka dalam insiden penyerangan brutal di Perumahan Green Lake City, Tangerang, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. John Kei dkk dijerat dengan Pasal 88 KUHP terkait permufakatan jahat, 340 KUHP (tentang) pembunuhan berencana, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang perusakan, dan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951.

(zap/knv)