Didakwa Sebarkan Berita Bohong, Petinggi KAMI Syahganda Ajukan Eksepsi

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Senin, 04 Jan 2021 13:33 WIB
Aktivis Syahganda Nainggolan di Kantor DPD PDIP Jakarta, Senin (25/4/2016).
Syahganda Nainggolan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Syahganda pun mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan itu.

"Maka dengan ini kami menyampaikan nota keberatan atas dakwaannya terdakwa atas UU No. 1/46 karena baik dakwaan pertama atau kedua atau ketiga keseluruhannya bertentangan dengan kedaulatan dan eksistensi negara RI yang secara tegas telah ditentukan UUD 1945," ujar tim pengacara Syahganda, Abdullah Alkatiri, saat sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, Senin (4/1/2021).

Tim pengacara Syahganda mengatakan dakwaan jaksa bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang diatur sesuai UUD 1945. Pengacara menyebut surat dakwaan dan pasal yang didakwakan oleh jaksa tidak dapat diterima.

"Setelah mencermati surat dakwaan dan pasal yang didakwakan, maka secara tegas penasihat hukum terdakwa penetapan pasal dalam UU No. 1/46 sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima," ujar Alkatiri.

Alkatiri menyebut jaksa tidak lengkap dan tidak jelas dalam menguraikan tempat dan waktu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu, jaksa dinilai tidak memahami perbedaan antara menyampaikan pendapat dan menyiarkan berita bohong.

"Dakwaan batal demi hukum karena jaksa menggabungkan dan mempersamakan antara menyampaikan pendapat dan menyiarkan berita bohong," imbuhnya.

Dengan alasan-alasan tersebut, Alkatiri menuturkan dakwaan jaksa yang menyatakan kliennya menyiarkan berita bohong merupakan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, penasihat hukum meminta majelis hakim bertindak adil.

"Dengan demikian dakwaan jaksa yang menyatakan terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah inkonstitusional. Berdasarkan itu uraian dalam surat dakwaan menjadi tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Mohon majelis hakim mendampingi perkara ini dengan seadil-adilnya," ujar Alkatiri.

Dalam kesempatan itu, pengacara turut menyampaikan petitum atau permohonan agar majelis hakim mengabulkan eksepsi. Pengacara turut meminta jaksa membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-haknya.

"Untuk itu penasihat hukum mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar menerima dan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa Syahganda Nainggolan untuk seluruhnya," paparnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2