Pemerintah Akan Evaluasi Protokol Kesehatan Pasca Libur Natal-Tahun Baru

Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Dhika-detikcom) — Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto. (Foto: ANDHIKA PRASETIA)

Jakarta -

Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masyarakat pasca libur Natal dan tahun baru 2021. Evaluasi dilakukan dalam waktu 2 minggu.

"Jadi, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat, dan kedisiplinan masyarakat itu, ya memakai masker, menjaga jarak kemudian juga mencuci tangan dan juga tetap menghindari kerumunan," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).

"Tentu, pasca daripada Natal tahun baru ini, pemerintah akan mengevaluasi dalam dua minggu ke depan, karena memang dengan adanya Natal tahun baru liburan seperti liburan liburan sebelumnya itu biasanya dimonitor dalam dua minggu ke depan," imbuhnya. Airlangga menyampaikan keterangan pers ini usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diharapkan, peningkatan disiplin protokol kesehatan di berbagai tempat terus dimonitor dengan baik. "Sehingga peningkatan disiplin di berbagai tempat itu terus dimonitor baik itu di tempat kerja, maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi," kata Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Airlangga menambahkan, akan diaktifkan kembali operasi yustisi. Operasi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

"Kedua, diperlukan adanya penguatan protokol kesehatan, berupa operasi kedisiplinan atau operasi yustisi," sebutnya.

Simak video 'Satgas COVID-19: Virus Tak Kenal Lelah, Jangan Lengah!':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman berikutnya, soal kasus aktif COVID-19 yang menembus 110 ribu >>>

Pemerintah menyoroti kasus aktif COVID-19 di Indonesia yang menembus 110 ribu lebih kasus pasca periode libur Natal dan tahun baru. Karenanya, pemerintah akan meningkatkan kapasitas ranjang tempat tidur di rumah sakit sebesar 30 persen.

"Kasus aktif per 3 Januari sebesar 110.679. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dari pemerintah, mendorong agar terjadi optimalisasi daripada tempat tidur, baik itu di tingkat pemerintah, rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit swasta, dengan target peningkatan kapasitas tempat tidur 30 persen," ujar Airlangga.

Airlangga menerangkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mempersiapkan alokasi peningkatan ranjang tempat tidur dan lainnya. Kemenkes juga akan mempersiapkan tambahan tenaga kesehatan.

"Kemudian terus secara konsisten menjalankan 3M dan 3T secara tepat sasaran, kemudian juga Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah tenaga kesehatan, targetnya 10 ribu, dengan terutama peningkatan perawat di sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan," ujar Airlangga.

Halaman 1 2

Selanjutnya