Gisella Anastasia (Gisel) telah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus video seks. Suara dari pembela kaum perempuan menyatakan Gisel adalah korban. Namun polisi menepis. Gisel bukan korban.
Polda Metro Jaya menetapkan Gisel sebagai tersangka pada 29 Desember 2020. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) angkat bicara pada 30 Desember 2020.
"Dalam kasus GA dan MYD, keduanya melakukan hubungan seksual dan merekamnya tidak untuk ditujukan kepentingan industri pornografi atau untuk disebarluaskan. Jadi GA dan MYD adalah korban dari penyebaran konten intim," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, kepada wartawan.
Komnas Perempuan bersuara lagi lewat siaran pers tertulis. Gisel tidak bisa dipidana. Soalnya, Gisel bikin video bukan untuk publik, melainkan untuk kepentingan pribadi. Justru yang harus diusut tuntas adalah penyebar videonya, penyebar video pribadi menjadi video publik.
"Merujuk kepada pengaturan dalam UU Pornografi, Komnas Perempuan berpendapat bahwa GA dan MYD semestinya tidak dapat dikenakan ketentuan pemidanaan, melainkan pengecualiannya," kata Komnas Perempuan lewat siaran pers tertulis, Rabu (30/12/2020).
Komnas Perempuan merujuk pada UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama Pasal 4 ayat (1). Berikut bunyinya:
Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang
menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
Penjelasan
Pasal 4 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
Selanjutnya, polisi menepis pandangan bahwa Gisel adalah korban:
