Round-Up

Ketika Menko Mahfud Wacanakan 'Ponpes Bersama' Markaz Syariah

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 30 Des 2020 08:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md.
Menko Polhukam Mahfud Md (Dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Tanah tempat berdirinya Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah milik Habib Rizieq Shihab kini tengah bersengketa dengan PTPN. Di tengah polemik ini, Menko Polhukam Mahfud Md turut angkat bicara.

Mahfud muncul dengan wacana akan menjadikan ponpes tersebut milik bersama. Namun dia meminta permasalahan hukum antara PTPN dan Markaz Syariah harus selesai terlebih dahulu.

"Saya mengatakan bahwa masalah hukumnya harus selesaikan dulu, apakah tanah milik negara atau bukan. Selesaikan dulu hukum kepemilikannya dengan Kemen Agraria-TR dan BUMN," kata Mahfud melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Selasa (29/12/2020). Mahfud menanggapi cuitan netizen soal Markaz Syariah.

Mahfud menegaskan harus ada kejelasan terkait tanah itu. Jika sudah ditetapkan sebagai milik negara, menurutnya, tanah itu bisa diusulkan kembali untuk menjadi ponpes bersama.

"Jika sudah jelas negara sebagai pemilik, maka kita bisa usul untuk dijadikan ponpes (pondok pesantren) bersama," ujar Mahfud.

Wacana itu pun ditanggapi oleh tim kuasa hukum FPI sekaligus Ponpes Markaz Syariah. Mereka mengatakan belum memiliki pandangan khusus.

"Setiap langkah kuasa hukum tentunya harus dikoordinasikan klien kami. Sampai saat ini, kami belum mengkordinasikannya," ucap tim hukum, Ichwan Tuankotta, saat dihubungi, Senin (29/12).

Menurut Ichwan, pihaknya akan berdiskusi dengan pengurus MS jika memang Mahfud Md serius. Setelah itu, pandangannya akan disampaikan.

"Insyaallah kalau tawaran itu serius dari Pak Mahfud selaku Menko Polhukam kami segera akan mendiskusikannya dengan klien kami (Markaz Syariah)," ujarnya.

Penjelasan terkait polemik tanah Markaz Syariah dengan PTPN.

Selanjutnya
Halaman
1 2