Tim kuasa hukum FPI sekaligus Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah (MS) menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal Ponpes bersama di Megamendung, Bogor. Mereka menyebut belum memiliki pandangan khusus.
"Setiap langkah kuasa hukum tentunya harus dikoordinasikan klien kami. Sampai saat ini kami belum mengkordinasikannya," ucap tim hukum, Ichwan Tuankotta, saat dihubungi, Senin (29/12/2020).
Menurut Ichwan, pihaknya akan berdiskusi dengan pengurus MS jika memang Mahfud Md serius. Setelah itu, pandangannya akan disampaikan.
"Insyaallah kalau tawaran itu serius dari Pak Mahfud selaku Menko Polhukam kami segera akan mendiskusikannya dengan klien kami (Markaz Syariah)," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud belum bicara solusi polemik tanah Markaz Syariah dengan PTPN. Namun dia memiliki pandangan soal pesantren bersama.
"Nah kita lihat nanti, kalau saya berpikir begini, itu kan untuk keperluan pesantren ya teruskan saja untuk keperluan pesantren. Tapi nanti yang ngurus misalnya Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, gabunglah termasuk, kalau mau FPI bergabung di situ," kata Mahfud.
Lihat berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
