Jakarta -
Warga negara asing (WNA) dilarang ke Indonesia per 1 Januari 2021 demi mencegah strain virus Corona (COVID-19) baru yang disebut lebih menular. Keputusan pemerintah didukung kalangan Senayan.
Keputusan tersebut awalnya disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Setpres, Senin (28/12/2020).
Pemerintah Indonesia menggelar rapat terkait strain virus Corona baru yang disebut lebih menular. Indonesia menutup pintu bagi WNA atau warga negara asing mulai 1 sampai 14 Januari 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rapat kabinet terbatas 28 Desember 2020 memutuskan menutup sementara, untuk menutup sementara, dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021, masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia," kata Retno.
Untuk WNA yang tiba di RI mulai hari ini hingga 31 Desember 2020, pemerintah akan memberlakukan sejumlah aturan.
"Untuk WNA yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai 31 Desember 2020, maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan," kata Retno.
Namun terdapat pengecualian bagi WNA yang bisa masuk ke Indonesia. Retno mengatakan pengecualian ini diberlakukan bagi pejabat setingkat menteri yang akan melakukan kunjungan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Keputusan pemerintah itu menuai dukungan sejumlah anggota DPR. Berikut suara Dewan:
Komisi I DPR: RI Tutup Pintu bagi WNA Tepat Sekali
Ketua Komisi DPR I Meutya Hafid menilai kebijakan Pemerintah Indonesia menutup pintu masuk bagi warga negara asing tepat sebagai langkah antisipasi peningkatan penyebaran virus Corona di Eropa.
"Saya rasa tepat sekali. Kita mencermati dalam skala global ada peningkatan penyebaran COVID-19 di sebagian besar negara Inggris dan Eropa tidak terkecuali, juga negara-negara lain. Jadi sudah tepat untuk menutup lebih dahulu terhadap WNA," kata Meutya Hafid kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).
Meutya menilai penutupan akses masuk terhadap WNA selama 14 hari itu merupakan waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi. Ia menilai kebijakan itu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan situasi.
NasDem: Keselamatan WNI yang Utama
NasDem menilai kebijakan pembatasan WNA itu langkah tepat untuk mengutamakan keselamatan WNI.
"Hal ini sangat diperlukan untuk mengendalikan terjadinya kemungkinan situasi yang belum dapat diperhitungkan. Banyak negara juga melakukan hal yang sama untuk melindungi warga negaranya," ujar Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).
Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyebut langkah pemerintah menutup akses WNA ke dalam negeri juga langkah yang sangat diperlukan. Pasalnya, penyebaran varian baru Corona ini jauh lebih cepat.
"Varian baru Corona yang dikatakan jauh lebih cepat menyebarnya ini hasil riset laboratorium (in vitro). Namun hal ini sangat patut menjadi pertimbangan pemerintah demi keselamatan warga negara. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat," ucapnya.
Tak hanya itu, Willy mengingatkan kebijakan pembatasan Kemlu juga perlu diikuti protokol teknis. Ia menekankan pentingnya kejelasan protokol agar semua pihak menaati aturan itu.
PKB: Pengalaman Awal Pandemi Tak Terulang
PKB menilai pengalaman penanganan Corona di awal pandemi tak terulang saat ini.
"Langkah sigap pemerintah untuk segera menutup pintu masuknya WNA dari seluruh negara adalah langkah yang tepat," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).
Legislator di Senayan ini menyoroti tidak sigapnya pemerintah awal pandemi Corona di Tanah Air. Namun dia menilai sikap kurang sigap pemerintah di awal masa pandemi tidak boleh terulang.
Menurut Daniel, pemerintah terkesan kurang sigap penanganan pandemi Corona di awal pandemi. Ia menilai saat itu pemerintah terkesan meremehkan virus Corona.
"Iya, yang awal Februari malah meremehkan," ucapnya.
PKS: Kalau 1 Januari Keburu Banjir Kedatangan WNA
PKS menilai seharusnya penutupan akses masuk bagi WNA langsung diberlakukan saat Menlu RI Retno Marsudi memberikan pengumuman itu.
"Sebetulnya, kalau mau efektif mencegah penularan lewat WNA yang masuk ke RI, penutupan akses itu berlaku spontan, saat diumumkan itu juga, seperti negara lain," kata Ketua DPP PKS Sukamta kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).
Menurut Sukamta, jika penutupan akses masuk WNA dilakukan sejak 1 Januari, masih ada kesempatan bagi WNA masuk ke Indonesia. Dia menilai Indonesia kedatangan WNA sebelum kebijakan itu diterapkan.
"Kalau menunggu tanggal 1 Januari, keburu banjir kedatangan WNA, khususnya dari Eropa, Amerika, dan Asia yang menghindari lockdown di musim dingin," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu juga mengimbau pemerintah disiplin melalukan karantina terhadap setiap orang yang baru tiba dari luar negeri. Sebab, menurutnya, varian baru Corona lebih agresif dan berbahaya.
"Kami minta pemerintah mulai disiplin kembali melakukan karantina terhadap orang yang baru datang dari luar negeri, untuk mencegah penularan. Kita pahami Corona varian baru ini lebih berbahaya dan lebih agresif, mungkin ini bentuk gelombang kedua," katanya.
Sukamta berharap kebijakan penutupan pintu masuk bagi WNA dapat membantu penanganan pandemi COVID-19. Dia juga mendorong kebijakan itu diikuti dengan kebijakan dalam negeri yang memadai.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
