.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan rencana menarik emergency break atau rem darurat di awal Januari 2021 karena lonjakan kasus virus Corona (COVID-19). Anggota DPRD DKI Jakarta angkat suara.
Keputusan akan menarik rem darurat ini terjadi setelah jumlah kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat.
Bahkan, selama sepekan kemarin jumlah positif Corona mengalami kenaikan tertinggi selama dua hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menyikapi peningkatan ini kami akan terus mengambil beberapa kebijakan. Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 Januari 2021 apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur, apakah ada emergency brake atau yang lain nanti kami akan lihat sesuai dengan fakta dan data memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data," kata Riza Patria di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020).
Atas rencana itu, sejumlah anggota Dewan memberikan respons. Mereka menyarankan agar keputusan menarik rem darurat dipertimbangkan matang-matang. Berikut ini pendapat Dewan:
Golkar: Jangan Tiba-tiba Tarik Emergency Brake, Evaluasi Dulu
Fraksi Golkar DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta tidak tiba-tiba menarik emergency brake atau rem darurat untuk penanganan virus Corona.
Golkar menyarankan agar kegiatan yang berisiko tinggi penularan Corona dievaluasi. "Saran kami Fraksi Golkar, lakukan evaluasi menyeluruh kegiatan kegiatan yang berpotensi terjadi penyebaran COVID-19, jangan tiba-tiba tarik emergency brake," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Judistira mengatakan saat ini kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan. Jika Pemprov DKI Jakarta melakukan pengetatan pembatasan, Judistira meminta hal itu dilakukan di lokasi yang penularannya tinggi.
"Ini ekonomi perlahan sudah berputar, masyarakat sudah mulai bekerja kembali ya, UMKM dan sebagainya, baiknya lakukan pengetatan di kegiatan yang risiko tinggi, kerumunan di permukiman ini juga perlu diawasi," katanya.
Situasi penularan Corona di Ibu Kota saat ini, sebut Judistira terus bertambah. Dia mengingatkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan.
Selain itu, Judistira menjelaskan, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Jakarta.
Dia menyebut Pemprov DKI dalam mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak perlu mendapat persetujuan DPRD DKI.
Gerindra DKI pun menolak pengetatan. Apa alasannya? Simak di halaman selanjutnya.
Gerindra: Optimalkan Penindakan Pelanggar Prokes
Gerindra tidak setuju jika Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat atau emergency brake untuk penanganan virus Corona.
Gerindra menekankan pada penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. "Saya tidak sependapat rem darurat ini diterapkan sekarang. Maka harus diperkuat dengan fakta dan data yang akurat. Ada pertimbangannya nanti sebelum dimintakan persetujuan DPRD," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Syarif mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu mengoptimalkan penindakan protokol kesehatan. Selain itu, edukasi terkait protokol kesehatan di keluarga perlu ditingkatkan.
Syarif, yang juga Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, mengaku khawatir akan kenaikan kasus Corona di Ibu Kota saat ini. Dia menyebut masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan.
