Rencana PKS membidik suara masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam satu tahun memimpin pemerintahan menuai respons dari partai koalisi pemerintah. Pendukung Jokowi menyerang balik PKS.
Rencana mengincar suara masyarakat yang kecewa dengan kinerja Jokowi selama satu tahun pertama diungkapkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Menurut Syaikhu, berdasarkan hsil survei Litbang Kompas ada 52,5 persen responden yang tidak puas dengan setahun kinerja Jokowi.
"Survei Litbang Kompas pada Oktober 2020 menunjukkan ada sekitar 52,5 persen masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan," kata Syaikhu saat memberi sambutan di acara Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKS, Minggu (27/12/2020).
![]() |
Angka 52,5 persen memang tidak kecil, Syaikhu mengakui hal itu. Karena itu, PKS berencana membidik suara 'sumbang' tersebut.
"52,5 persen bukan angka yang kecil. Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS," tegas Syaikhu.
Partai koalisi pemerintah tentu membela Jokowi. Setidaknya ada lima partai yang merespons rencana PKS ini. Kita mulai dari PKB.
PKB
Sindiran halus dilontarkan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Jazilul mempersilakan PKS mengambil keuntungan dari krisis akibat pandemi virus Corona (COVID-19).
"Silakan saja kalau ada yang mau mengais keuntungan politik dari keadaan krisis yang tengah dihadapi pemerintah dan masyarakat akibat COVID-19. Kan sumber masalah utamanya itu pandemi COVID-19 yang masih terus mengancam," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Minggu (27/12).
Namun, satu pesan terselip dari Jazilul untuk PKS. Wakil Ketua MPR RI itu mengingatkan PKS agar tidak mengambil keuntungan dengan cara menyebar fitnah.
"Tentu, dengan memberikan kontribusi positif bukan dengan menyebar fitnah dan intrik. Mari kita berlomba dalam kebaikan untuk merebut hati rakyat," sebutnya.
PDIP
PDIP juga tidak tinggal diam. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengingatkan bahwa masyarakat yang menurut hasil survei Litbang Kompas belum puas dengan kinerja Jokowi selama setahun memimpin masih bisa berubah pandangan di kemudian hari.
"Benar, sangat mungkin untuk berubah di tahun-tahun mendatang. Ingat, bahwa hasil survei sangat dinamis dan tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan," ucap Djarot, kepada wartawan, Minggu (27/12).
Presiden Jokowi diketahui belum lama melakukan reshuffle kabinet. Djarot meyakini reshuffle yang dilakukan Jokowi akan lebih memaksimalkan kinerja pemerintah.
"Saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi dan kabinet yang lebih segar pasca-reshuffle akan bekerja lebih maksimal di tahun 2021, untuk mengatasi berbagai problem sebagai dampak dari pandemi COVID-19," sebutnya.
Siapa lagi partai pendukung Jokowi yang bereaksi? Baca di halaman berikutnya.