Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji tetap memberikan sanksi kepada maskapai Batik Air berupa larangan terbang ke Pontianak terkait temuan penumpang positif Corona (COVID-19). Hal ini dilakukan agar tidak ada toleransi kepada pelanggar.
Larangan ini berlaku hingga hingga 10 hari ke depan per 24 Desember 2020. Sutarmidji menegaskan kebijakan dalam penanganan saat pandemi tidak bisa disamakan dengan masa normal.
"Kondisi penanganan pandemi jangan berdebat dengan aturan di masa normal. Saya paham aturan, tidak ada yang namanya Maladministrasi. 'Lex Specialis Derogat Legi Generalis', artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Ini kondisi pandemi, jangan bicara seperti kondisi normal," kata Sutarmidji melalui akun Facebook pribadinya seperti dilihat detikcom, Minggu (27/12).
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Angkasa Pura Supadio dan KKP terkait keputusan melarang maskapai Batik Air terbang ke Pontianak. Namun, ia menyebut pihak Angkasa Pura Bandara Supadio dan KKP terkesan cuek dan lempar tanggung jawab.
"Koordinasi penting, tapi kalau diajak koordinasi cuek, maka keputusan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar harus diambil," ujarnya.
Untuk itu, Sutarmidji meminta maaf kepada seluruh pihak bila keputusan Pemerintah Provinsi Kalbar dirasa tidak nyaman. Ia menyebut keputusan itu diambil untuk memberikan peringatan, jika pelanggaran selalu ditoleransi, itu akan jadi masalah besar.
"Mohon maaf kalau ada yang tak nyaman atau tak berkenan atas Keputusan Satgas COVID-19 Kalbar. Ingat ketika suatu pelanggaran selalu ditoleransi, maka suatu saat dia akan jadi masalah besar karena pelanggaran dianggap bukan pelanggaran lagi," tuturnya.
