.webp)
Guru besar hukum internasional UI Prof Hikmahanto Juwana meminta otoritas Malaysia mengungkap pembuat parodi lagu Indonesia Raya. Bila memungkinkan maka juga diberi sanksi tegas.
"Otoritas Malaysia harus mampu mengungkap pelaku dan bila ada di Malaysia mengenakan sanksi. Dengan demikian tidak ada pembiaraan oleh Pemerintah Malaysia atas tindakan provokatif ini," kata Hikmahanto kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Menurut Rektor Universitas Jenderal A Yani itu, masyarakat Indonesia sebaiknya tidak terprovokasi dan menyerahkan kepada otoritas Malaysia untuk bekerja menyelidiki kasus itu. Apakah pihak yang bertanggung jawab adalah warga Malaysia atau pihak-pihak yang berada di Malaysia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Segala sesuatu masih harus diselidiki mulai dari kewarganegaraan dari si pelaku, keberadaannya hingga motif memparodikan lagu Indonesia Raya," ujar Hikmahanto.
"Mengingat peng-upload-an parodi lagu Indonesia Raya diduga berada di luar Indonesia, maka aparat penegak hukum Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," tegas Hikmahanto.
Namun, Pemerintah Malaysia melalui Kedubesnya di Jakarta telah membuat pernyataan. Intinya bahwa Pemerintah Malaysia sudah mengetahui tindakan meng-uploan parodi Indonesia Raya di Malaysia.
"Apa yang disampaikan oleh Kedubes Malaysia sudah memadai dan pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan respons yang berlebihan," ucap Hikmahanto.
Hikmahanto menegaskan, pengupload parodi lagu Indonesia Raya tidak dilakukan oleh pejabat Malaysia. Hal itu berbeda dengan tindakan baru-baru ini oleh agen intelijen Jerman yang mengunjungi markas FPI.
"Oleh karenanya Kemlu tidak perlu memanggil duta besar Malaysia, bahkan meminta Dubes untuk melakukan klarifikasi," tutur Hikmahanto.
"Oleh karenanya saat ini yang terpenting bagi masyarakat Indonesia adalah memberikan ruang dan waktu bagi otoritas Malaysia untuk bekerja. Otoritas Malaysia harus mampu mengungkap pelaku dan bila ada di Malaysia mengenakan sanksi. Dengan demikian tidak ada pembiaran oleh Pemerintah Malaysia atas tindakan provokatif ini," pungkas Hikmahanto.
(asp/gbr)
