Tim Hukum HRS Jawab PTPN VIII: Somasi Saudara Error in Persona

Farih Maulana Sidik - detikNews
Sabtu, 26 Des 2020 20:54 WIB
Jakarta -

Tim advokasi Markaz Syariah memberi jawaban atas somasi yang dikirimkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait permintaan meninggalkan lahan di Megamendung, Bogor. Mereka menilai somasi yang dikirimkan PTPN VIII salah alamat.

"Bahwa somasi Saudara adalah error in persona karena seharusnya pihak PTPN VIII mengajukan complain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada pihak pesantren atau HRS, karena pihak pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai kepala desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya," demikian isi jawaban dari tim advokasi Markaz seperti diterima detikcom, Sabtu (26/12/2020).

Ada 11 poin yang termaktub dalam surat jawaban atas somasi PTPN VIII terkait permintaan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah. Jawaban tersebut ditandatangani enam orang yang mendapat kuasa hukum dari Habib Rizieq Shihab (HRS).

Keenam orang tersebut ialah Munarman, Sugito Atmo Pawiro, M Ichwanudin Tuankotta, Aziz Yanuar P, Nasrullah Nasution, dan Yudi Kosasih. Mereka menjawab surat somasi dari PTPN VIII bernomor SB/I.1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020.

Dalam somasi tersebut, dituliskan ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PTPN VII, Kebun Gunung Mas seluas kurang-lebih 30,91 hektare, oleh Ponpes Agrokultur Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII. Selain itu, Markaz Syariah diminta menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterima surat ini. Jika somasi tidak diindahkan, akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat.

Mereka mengaku baru mengetahui sertifikat hak guna usaha (SHGU) lahan di tempat Markaz Syariah berdiri setelah menerima surat somasi dari PTPN VIII. Mereka mengatakan Habib Rizieq berkeyakinan membeli lahan tersebut karena sudah lama dikelola oleh masyarakat.

"Bahwa atas lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan kosong atau tanah telantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya," katanya.

"Bahwa berlatar belakang penguasaan fisik yang sedemikian lama oleh masyarakat, sehingga klien kami berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap, sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para para pemilik atas lahan tersebut," tambahnya.

Berikut jawaban lengkap Tim Advokasi Markaz Syariah atas somasi PTPN VIII:

Sehubungan dengan Surat Somasi yang Saudara sampaikan kepada kami, surat No. SB/I.1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, maka dengan ini kami hendak menyampaikan tanggapan/jawaban atas Somasi saudara, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Somasi Saudara adalah error in persona karena seharusnya Pihak PT. PN VIII mengajukan Complain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada Pihak Pesantren atau HRS, karena Pihak Pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai Kepala Desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya. Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan atas tanah tersebut. Secara hukum dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata PT. PN VIII keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta Pihak HRS mengosongkan lahan tersebut, kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau HRS sebagai pembeli beritikad baik dibatalkan, dengan kata lain somasi tersebut prematur dan salah pihak;

2. Bahwa kami baru mengetahui keberadaan SHGU No : 299 tertanggal 04 Juli 2008 melalui surat saudara No : SB/I.1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020;

3. Bahwa terhadap lahan yang saat ini ditempati, digarap dan telah dibangun di atasnya bangunan Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah oleh klien kami telah dibeli dari para petani yang menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya;

Poin jawaban lanjutan dari Tim Advokasi Markaz Syariah atas somasi PTPN VIIII dapat dibaca di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3