.webp)
Dia mengatakan tafsir Ahmadiyah Qadian tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis sahih yang menyatakan tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Atas kesalahan tafsir tersebut, lanjutnya, umat Islam bisa berperan dalam memberi dakwah.
"Jadi ini ada perbedaan tafsir. Tapi perbedaan yang dilakukan yang dilakukan Ahmadiyah Qodian ini menyimpang. Dari zaman sahabat, sampai tabi'in, sampai ini tak ada yang memaknai seperti itu. Kecuali kelompok ini saja, jadi menyimpang. Dalam Ahlisunah Waljamaah, paham yang menyimpang ini tak boleh ditolerir, tak boleh dibiarkan. Harus didakwahi supaya mereka sadar," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Ia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut dilansir dari Antara, Jumat (25/12).
Yaqut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
Hal tersebut disampaikan Yaqut dalam acara Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa (15/12). Ia merespons permintaan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra terkait peran pemerintah memfasilitasi kaum minoritas.
Azyumardi mengungkap kelompok Syiah di Sidoarjo, Jawa Timur, dan kelompok Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, masih mengalami persekusi oleh sekelompok orang. Menurut Azyumardi, pemerintah selama ini belum terlihat memfasilitasi kaum minoritas, terutama soal pendirian rumah ibadah.
Menag Klarifikasi
Belakangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengklarifikasi artikel yang pertama kali tayang di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dengan judul 'Menteri Agama ingin afirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah'. Selanjutnya, pernyataan Menag Yaqut dimuat LKBN Antara dalam berita berjudul 'Menag: Setiap warga negara berhak dilindungi di mata hukum'.
Yaqut menjelaskan setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Sebagai warga negara, orang Ahmadiyah dan Syiah pun tidak dikecualikan.
"Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear," kata Gus Yaqut, sapaan akrabnya, Jumat (25/12/2020).
Perlu dialog intensif untuk menjembagani perbedaan umat beragama. Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu yang bermasalah dengan dua kelompok tersebut. Gus Yaqut menjelaskan, dia tidak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
"Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara," kata Gus Yaqut.
(jbr/idh)
