.webp)
Polemik adu pendapat antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud Md di Twitter disoroti anggota DPR. Sejumlah anggota dewan menyayangkan pemerintah seolah-olah ribut di medsos.
Selain itu sejumlah pihak juga meminta agar polemik saling adu cuitan di medsos itu dihentikan. Hal itu agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Awalnya, Ridwan Kamil secara mengejutkan 'menyerang' Menko Polhukam Mahfud Md terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq Shihab. Kang Emil atau RK--sapaan Ridwan--meminta Mahfud bertanggung jawab.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ungkapan Kang Emil itu disampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12). Emil menegaskan pernyataannya soal Mahfud ini sebagai opini pribadi.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar RK.
Rupanya 'serangan' Emil ditanggapi Mahfud melalui akun Twitter-nya. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12).
"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," lanjut Mahfud menjelaskan diskresi pemerintah.
Saling berbalas utas pun terjadi. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya juga merespons pernyataan Mahfud.
"Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.
Polemik saling beradu argumen di medsos ini muncul berbagai tanggapan dari anggota DPR. Berikut selengkapnya di halaman selanjutnya.
PKS Sayangkan Adu Mulut RK-Mahfud Lewat Medsos
Politikus PKS Nasir Djamil menyayangkan Menko Polhukam Mahfud Md dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beradu argumen melalui media sosial Twitter. Menurut Nasir, kenapa Mahfud Md tidak mengundang saja Ridwan Kamil ke Jakarta untuk ketemu langsung
"Di satu sisi sih sangat disayangkan membela diri di media sosial. Sebab, sesama penyelenggara pemerintah kok adu mulut lewat medsos," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
"Kan bisa saja Mahfud Md mengundang Ridwan Kamil ke Jakarta untuk diberi pemahaman agar RK paham mengapa Mahfud Md memberikan diskresi soal kepulangan HRS. Apalagi jarak tempuh ke Jakarta hanya 1,5 jam, atau keduanya bisa bertalipunan," lanjut anggota Komisi II DPR ini.
Nasir menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai bagaimana koordinasi di antara penyelenggara pemerintah ini. Meski begitu, sisi positifnya dari polemik ini, menurut Nasir, adalah memberikan pandangan bahwa posisi Mahfud di menko sama dengan pejabat lainnya.
"Di sisi lain akhirnya publik menilai sesama mereka saja ternyata tak ada koordinasi. Positifnya, keduanya memberikan pembelajaran publik bahwa berbeda dengan pejabat sekelas menko ternyata bukan hal yang tabu. Semoga saja RK tidak bernasib apes," ujarnya.
Politikus PDIP juga menanggapi polemik adu argumen antara Ridwan Kamil dan Mahfud Md di medsos.
Selengkapnya di halaman berikutnya.
PDIP Sayangkan RK- Mahfud Adu Mulut di Twitter, Sarankan Bertemu
Legislator PDIP, Junimart Girsang, menyesalkan adanya polemik adu pendapat antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud Md di Twitter. Dia meminta masyarakat tidak tidak terbawa oleh alur mereka.
"Saya bukan hanya menyayangkan tapi juga menyesalkan, kembali ke masyarakat untuk menilai, saya berharap masyarakat tidak terbawa pada alur pikiran mereka, masyarakat harus cerdas minimal membaca, baca lewatkan, baca lewatkan, gitu saja," kata Junimart ketika dihubungi, Kamis (17/12/2020).
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan biar masyarakat yang menilai keduanya. Namun, menurutnya, akan lebih baik jika Ridwan Kamil dan Mahfud bertemu secara langsung.
"Kalau mengenai etis tak etis tentu dilihat dari bagaimana kita melihat polemik itu. Silakan masyarakat menilai. Menurut saya ini mungkin dampak dari pandemi dan teknologi, tapi kenapa nggak langsung ketemu atau dilakukan debat, kan ada TV," ujarnya.
Junimart kemudian membandingkan dengan anggota DPR, yang menurutnya juga kerap menggunakan Twitter. Tapi, menurutnya, para anggota DPR menggunakan Twitter untuk kepentingan politik pribadi bukan saling beradu argumen.
"Banyak anggota DPR yang suka main di Twitter tapi hanya untuk kepentingan politik pribadinya dan dapilnya jadi apa saja diucapkan dengan melihat objektivitas yang terjadi. Kita sesalkan itu, jangan sampai membuat masyarakat bingung dan sesat pola pikirnya," tuturnya.
NasDem Minta Mahfud Md-Ridwan Kamil Setop Berpolemik
Menko Polhukam Mahfud Md dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saling beradu cuitan di Twitter. NasDem meminta polemik itu dihentikan karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
"Itu kan hal yang tidak harus terjadi antarpejabat, kalau kemudian itu diteruskan oleh keduanya pada akhirnya nanti mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa ada perlakuan yang tidak sama antara satu orang dengan yang lain sehingga itu sangat tidak produktif dalam mengelola pemerintahan," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
Di samping itu, dia meminta tidak ada saling menyalahkan terkait kasus kerumunan Habib Rizieq. Menurutnya, polisilah yang berhak menentukan sesuai dengan kewenangannya dalam mengusut kasus tersebut.
"Di sisi lain, kita ingin menegakkan hukum seadil-adilnya untuk semua orang bahwa siapa yang akan diperiksa biarlah polisi yang melihat tingkat kesalahan dan tingkat keterlibatannya, nggak usah satu dan lain menuding," ujar Ali.
Sekali lagi, Ali meminta Mahfud dan RK tidak lagi melanjutkan balasan di media sosial. Kepercayaan masyarakat akan terganggu karena hal ini.
"Kalau ini terus menerus dilanjutkan yang pasti mendegradasi kepercayaan rakyat, jadi sebaiknya polemik ini dihentikan dan Pak Mahfud nggak perlu menanggapi hal-hal seperti ini, nggak perlu dua duanya saling berdebat," tuturnya.
PKB Nilai Polemik RK-Mahfud Diselesaikan di Internal Pemerintah
Menko Polhukam Mahfud Md saling balas cuitan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait polemik mereka. PKB menilai sebaiknya permasalahan itu diselesaikan secara internal.
"Bagusnya hal-hal seperti ini dibahas dan diselesaikan internal pemerintahan saja," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
Menurut Daniel, antarpemerintah harus menunjukkan kekompakan bukan malah saling berbeda pendapat sehingga nantinya masyarakat dapat semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan ke depan.
"Kekompakan dalam mengambil kebijakan sangat penting, agar masyarakat menjadi semakin percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," ujarnya.
Gerindra: Adu Mulut RK-Mahfud di Medsos Bagian dari Keterbukaan
Cuitan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan Menko Polhukam Mahfud Md di Twitter menjadi sorotan publik. Legislator Gerindra, Sodik Mudjahid, tidak mempermasalahkan hal itu serta menilai percakapan Mahfud dan RK sebagai bentuk keterbukaan.
"Memang sebetulnya mereka bisa bicara dan bertemu langsung. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari masing-masing. Jadi tidak apa-apa bicara di publik sebagai bagian dari keterbukaan dan hak berpendapat," kata Sodik kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai percakapan RK dan Mahfud di Twitter dapat menjadi ruang edukasi publik. Khususnya mengenai hal berdiskusi di ranah publik.
"Cara ini sekaligus akan menjadi edukasi kepada publik tentang berwacana dan berdiskusi di wilayah publik, selama substansi yang disampaikan tepat, sesuai hukum dan regulasi dan sesuai akhlak dan etika," ujarnya.
Menurut Sodik, diskusi di antara kedua pejabat itu masih berada dalam ranah yang tepat. Substansi percakapan sesuai dengan hukum, regulasi, dan etika di Indonesia.
"Diskusi Gubernur RK dan menteri Mahfud Md, masih berada dalam wilayah tersebut," tuturnya.
