Polemik adu pendapat antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud Md di Twitter disoroti anggota DPR. Sejumlah anggota dewan menyayangkan pemerintah seolah-olah ribut di medsos.
Selain itu sejumlah pihak juga meminta agar polemik saling adu cuitan di medsos itu dihentikan. Hal itu agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Awalnya, Ridwan Kamil secara mengejutkan 'menyerang' Menko Polhukam Mahfud Md terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq Shihab. Kang Emil atau RK--sapaan Ridwan--meminta Mahfud bertanggung jawab.
Ungkapan Kang Emil itu disampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12). Emil menegaskan pernyataannya soal Mahfud ini sebagai opini pribadi.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar RK.
Rupanya 'serangan' Emil ditanggapi Mahfud melalui akun Twitter-nya. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12).
"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," lanjut Mahfud menjelaskan diskresi pemerintah.
Saling berbalas utas pun terjadi. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya juga merespons pernyataan Mahfud.
"Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.
Polemik saling beradu argumen di medsos ini muncul berbagai tanggapan dari anggota DPR. Berikut selengkapnya di halaman selanjutnya.
