.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saling beradu cuitan di Twitter. NasDem meminta polemik itu dihentikan karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
"Itu kan hal yang tidak harus terjadi antarpejabat, kalau kemudian itu diteruskan oleh keduanya pada akhirnya nanti mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa ada perlakuan yang tidak sama antara satu orang dengan yang lain sehingga itu sangat tidak produktif dalam mengelola pemerintahan," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
Di samping itu, dia meminta tidak ada saling menyalahkan terkait kasus kerumunan Habib Rizieq. Menurutnya, polisilah yang berhak menentukan sesuai dengan kewenangannya dalam mengusut kasus tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sisi lain, kita ingin menegakkan hukum seadil-adilnya untuk semua orang bahwa siapa yang akan diperiksa biarlah polisi yang melihat tingkat kesalahan dan tingkat keterlibatannya, nggak usah satu dan lain menuding," ujar Ali.
Sekali lagi, Ali meminta Mahfud dan RK tidak lagi melanjutkan balasan di media sosial. Kepercayaan masyarakat akan terganggu karena hal ini.
"Kalau ini terus menerus dilanjutkan yang pasti mendegradasi kepercayaan rakyat, jadi sebaiknya polemik ini dihentikan dan Pak Mahfud nggak perlu menanggapi hal-hal seperti ini, nggak perlu dua duanya saling berdebat," tuturnya.
Bagaimana RK dan Mahfud Md beradu pendapat di Twitter? Simak berita selengkapnya.
Polemik itu diawali dari Ridwan Kamil yang secara mengejutkan 'menyerang' Menko Polhukam Mahfud Md terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq Shihab. Ridwan Kamil beropini bahwa Mahfud harus bertanggung jawab atas rentetan kerumunan Habib Rizieq.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," kata RK setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12). Dia menegaskan pernyataannya soal Mahfud ini sebagai opini pribadi.
Rupanya 'serangan' Emil ditanggapi Mahfud melalui akun Twitter-nya. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12).
"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," lanjut Mahfud menjelaskan diskresi pemerintah.
Saling berbalas utas pun terjadi. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya juga merespons pernyataan Mahfud.
"Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.
