.webp)
Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengeluarkan ketentuan libur Natal dan Tahun Baru, salah satunya berupa kapasitas WFH 50%. Di sisi lain, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Pandjaitan, sebelumnya meminta WFH 75%.
Sebelumnya, Luhut mengarahkan agar DKI Jakarta dan beberapa wilayah lain melakukan pengetatan terukur, guna mengendalikan penambahan kasus dan kematian terkait COVID-19. Pengetatan terukur ini disebut bukan PSBB.
"Kita bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," kata Luhut dalam keterangan di situs Kemenko Marves yang dikutip pada Rabu (16/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut poin pengetatan terukur yang diarahkan Luhut yang berlangsung 3 pekan pada 18 Desember 2020-8 Januari 2021:
- WFH 75%
- Pelarangan tahun baru di seluruh provinsi
- Pembatasan jam operasional mal, restoran tempat hiburan sampai pukul 19.00 WIB untuk Jabodetabek dan 20.00 WIB untuk zona merah di Jabar, Jateng, dan Jatim
- Pengetatan protokol kesehatan akan dilakukan di rest area dan tempat-tempat wisata
Sedangkan Anies mengeluarkan aturan yang berbeda, yakni kapasitas kantor maksimal 50%. Kemudian jam operasional restoran, kafe, rumah makan hingga bioskop hingga pukul 19.00 WIB namun hanya berlaku di hari tertentu yakni 24-27 Desember 2020 dan 31 Desember 2020-3 Januari 2021.
Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan tidak ada masalah dengan aturan yang dikeluarkan Anies. Jodi mengungkap Anies sudah berkoordinasi dengan Luhut terkait aturan itu.
"Tidak beda. Kemarin sudah ada pembicaraan pertelepon antara Pak Anies dengan Pak Luhut mengenai ini. Koordinasi mereka sangat baik. Pak Luhut sudah oke," kata Jodi ketika dikonfirmasi, Kamis (17/12/2020).
Simak juga video 'Luhut Minta Mal di Jabodetabek Tutup Pukul 19.00 WIB':
