Round Up

Ragam Pendapat 75 Persen WFH di Ibu Kota demi Corona Tak Berlipat

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 16 Des 2020 22:03 WIB
Ilustrasi WFH
Ilustrasi WFH (Foto: Dok. Ericsson)
Jakarta -

Kebijakan pemerintah menambah kuota karyawan work from home (WFH) menjadi 75 persen demi mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Natal dan tahun baru menuai beragam pendapat. Kalangan ahli hingga Dewan angkat bicara.

Arahan tersebut awalnya disampaikan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Luhut meminta Anies memperketat work from home (WFH) dengan menambah kuota karyawan yang bekerja di rumah.

Arahan ini disampaikan Menko Kemaritiman tersebut saat Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali secara virtual pada Senin (14/12). Rapat virtual itu dihadiri Menkes Terawan Agus Putranto, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta pangdam dan kapolda terkait.

"Menko Luhut meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen," demikian bunyi keterangan tertulis Kemenko Marves seperti dikutip pada Selasa (15/12).

Selain itu, Luhut meminta Anies membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB. Jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan juga tetap dibatasi.

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mal, Luhut meminta pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kasus COVID-19 pascalibur Natal dan tahun baru 2020-2021, pemerintah memutuskan melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum. Luhut meminta agar implementasi pengetatan ini dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021

Atas kebijakan itu, sejumlah kalangan ikut bersuara. Berikut ini pendapat mereka.

Selengkapnya di halaman berikutnya.