Komisi II DPR Sebut Pilkada Tak Picu Lonjakan Kasus Corona

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin memandang protokol kesehatan telah dijalankan dengan baik pada Pilkada Serentak 2020, termasuk dalam proses pemungutan suara. Ia menyebut Pilkada Serentak tidak memicu lonjakan kasus COVID-19.

"Dari sisi protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 terjaga sehingga pelaksanaannya aman, sehat, selamat dan tidak menyebabkan ledakan penyebaran COVID-19," kata Zulfikar dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12/2020).

Ia menyampaikan Komisi II DPR sejak awal meminta Pilkada Serentak 2020 digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Menurutnya, imbauan disiplin prokes tersebut dijalankan dengan cukup baik.

Di sisi lain, ia mengamini penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayangi kasus positif COVID-19 yang menimpa penyelenggara dan pasangan calon yang maju dalam kontestasi. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar dilakukan tracing dan testing secara komprehensif untuk mencegah penyebaran virus Corona.

"Saya juga prihatin ada paslon dan penyelenggara pemilu meninggal karena terpapar COVID-19. Saya pernah mengusulkan agar dilakukan 'sampling testing' dan 'tracing' khususnya setelah pemungutan dan penghitungan suara agar tidak menambah jumlah positif COVID-19," imbuh Zulfikar.

Ia menambahkan Pilkada 2020 dapat menjadi tonggak suksesi kepemimpinan yang berdampak positif di setiap daerah. Sebab, partai politik melakukan seleksi dan rekrutmen yang ketat untuk mencari pemimpin yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

Dengan hadirnya calon pemimpin dengan reputasi yang baik, lanjutnya, publik memilih berdasarkan preferensi kepada kebijakan serta visi-misi paslon.

"Karena itu saya meyakini konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan semakin baik," sambung Zulfikar.

Politisi Partai Golkar itu menilai dari sisi partisipasi pemilih juga menunjukkan peningkatan. Masyarakat, kata dia, menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan objektif, dengan mempertimbangkan hal-hal krusial seperti prestasi dan dedikasi paslon, serta rekam jejak. Hal itu tercermin dari banyak paslon petahana yang tidak terpilih kembali karena masyarakat melihat rekam jejak calon selama memimpin daerah.