Bawaslu Temukan 462 Akun Masih Kampanye di Medsos Saat Masa Tenang Pilkada

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 16 Des 2020 17:06 WIB
anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Bawaslu RI mengungkap hasil pantauan kampanye di media sosial selama Pilkada 2020. Bawaslu menemukan 462 akun resmi paslon Pilkada masih aktif melakukan kampanye selama masa tenang.

"Bawaslu menemukan 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye di Puskata Iklan Facebook selama masa tenang," kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, dalam konferensi pers yang digelar di YouTube Bawaslu RI, Rabu (16/12/2020).

Padahal pada Pasal 50 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 telah diatur bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk menonaktifkan akun resmi media sosial pada masa tenang.

Berdasarkan temuan Bawaslu, pada hari pertama masa tenang yaitu 6 Desember 2020 terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Di hari kedua, Bawaslu menemukan 141 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook.

"Puncaknya pada hari ketiga masa tenang, yaitu 8 Desember. Dari hasil patroli, Bawaslu menemukan 245 akun resmi yang masih aktif Pustaka Iklan Facebook," katanya.

Adapun hasil pemantauan konten internet yang dilakukan Bawaslu sejak 1 Oktober, Bawaslu telah memeriksa 1.557 url yang terkait Pilkada 2020. Laporan 1.557 url itu ada yang diterima dari Kominfo sebanyak 892 url.

Sementara, sebanyak 665 url merupakan hasil patroli Bawaslu dan laporan yang didapatkan dari kanal-kanal pelaporan konten internet yang dimiliki Bawaslu. Dari ribuan url yang diterima Bawaslu, sebagian telah diminta Bawaslu untuk di-take down.

"Dari 1557 url yang telah diperiksa, Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down," kata Fritz.

Adapun alasan Bawaslu untuk meminta 739 url di-take down adalah karena url tersebut telah melanggar beberapa pasal yaitu, Pasal 69 huruf b, c, k UU Pilkada, PKPU 11/2020, PKPU 13/2020 dan UU ITE. Menurut hasil analisis Bawaslu, terdapat 193 url yang melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada. Serta sebanyak 522 url melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada jo. PKPU 11/2020 jo. Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, dan 2 url melanggar UU ITE.

"Untuk men-take down url-url tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dan Facebook," ungkapnya.

Diketahui, Bawaslu memiliki 3 kanal pelaporan konten internet, yaitu WhatsApp API (0811 14141414), di website Bawaslu yaitu Laporkan (https://bawaslu.go.id/form/pelaporan-konten-internet), dan Typeform (https://bawaslu.typeform.com/to/PuPdqG). Hingga 10 Desember, Bawaslu menerima 69 laporan melalui WhatsApp API, 58 laporan melalui Laporkan di website Bawaslu, dan 76 laporan melalui Typeform.

(yld/imk)