Sidang Kasus Djoko Tjandra

Cerita Saksi dari Imigrasi soal Terhapusnya Red Notice Djoko Tjandra

Zunita Putri - detikNews
Senin, 14 Des 2020 18:07 WIB
Djoko Tjandra kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo hadir sebagai saksi.
Djoko Tjandra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Saksi dari Ditjen Imigrasi menceritakan terkait penghapusan nama Djoko Tjandra yang merupakan DPO Kejaksaan Agung (Kejagung) di sistem Imigrasi. Saksi menyebut penghapusan itu berawal ketika Imigrasi menerima surat dari Divhubinter Polri.

Adalah saksi bernama Sandi Andaryadi, mantan Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Sandi mengatakan nama Djoko Tjandra sudah terhapus sejak 13 Mei 2020.

Penghapusan ini terjadi setelah Ditjen Imigrasi mendapat surat dari Divhubinter Polri pada 5 Mei 2020.

"Di surat (tanggal 5) itu, diinformasikan bahwa red notice tahun 2009 atas nama Djoko Soegiarto Tjandra sudah terhapus dari sistem basis data Interpol," kata Sandi.

"(Alasannya) karena kami melihat bahwa rujukan untuk mencantumkan nama Djoko Tjandra itu merujuk pada red notice, yang kemudian pada surat tanggal 5 disebutkan bahwa red notice (Djoko Tjandra) sudah terhapuskan dalam sistem, sehingga tidak ada rujukan atau dasar untuk menempatkan nama dalam sistem kami," kata Sandi.

"Apakah penghapusan DPO itu tindak lanjut surat Divhubinter?" tanya jaksa dan dijawab 'betul' oleh Sandi.

Sandi juga menuturkan, setelah nama Djoko Tjandra terhapus pada 13 Mei 2020, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga sempat meminta agar Djoko Tjandra masuk kembali ke sistem DPO di Imigrasi, yaitu enhanced cekal system (ECS) pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM). Kejagung saat itu bersurat pada 27 Juni 2020.

"Setahu saya ada sekitar 27 Juni 2020, permintaan dari Kejagung," kata Sandi.

Jaksa lantas bertanya kembali perihal pelintasan Djoko Tjandra di Indonesia. Menurut Sandi, hingga saat ini Djoko Tjandra tidak tercatat pernah masuk ke Indonesia.

"Apa ada data resmi pelintasan Joko Soegiarto Tjandra masuk di Indonesia?" tanya jaksa.

"Sampai saat ini nggak ada perlintasan resmi dari Joko Soegiarto Tjandra," jawab Sandi.

Dalam surat dakwaan turut disebutkan, pada 4 Mei 2020, Irjen Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh atas nama Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi. Isi surat pada pokoknya menyampaikan penghapusan Interpol red notice.

Lantas, pada 5 Mei 2020, masih dalam surat dakwaan, juga disebutkan bahwa Irjen Napoleon kembali memerintahkan anak buahnya membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor: B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan Interpol Red Notices yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi. Surat itu juga ditandatangani atas nama Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Nugroho Slamet Wibowo

"Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra Control No: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun)," tulis jaksa dalam surat dakwaan.

Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini adalah mantan Kadivhubinter Irjen Napoleon Bonaparte. Irjen Napoleon didakwa telah menerima suap dengan nilai sekitar Rp 6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Suap itu diberikan Djoko Tjandra agar Napoleon, yang menjabat Kadivhubinter Polri, mengupayakan penghapusan status buron.

Napoleon juga didakwa bersama Brigjen Prasetijo sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Napoleon disebut jaksa menerima suap senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, jika dirupiahkan uang itu mencapai Rp 6 miliar lebih.

(zap/dhn)