.webp)
PKB merespons desakan relawan Jokowi Mania (JoMan) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari menteri yang siap dihukum mati jika terbukti korupsi. PKB mempertanyakan apakah pernyataan siap dihukum mati bisa menjamin seorang pejabat negara tidak melakukan korupsi.
"Memang pernyataan siap dihukum mati punya dampak?" kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Minggu (13/12/2020).
Daniel kemudian menyinggung perihal janji-janji pihak yang menyatakan tidak akan korupsi. Dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah menutup celah korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu kan ada yang janji lompat dari Monas dan sejenisnya saja tidak ada pengaruhnya, sehingga yang penting adalah membangun sistem agar celah korupsi tidak terjadi, kalau janji-janji saja nanti cuma sekadar gombal," tutur Daniel.
Lebih lanjut, Daniel menuturkan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menekankan tidak ada seorang pun yang ingin menteri-menteri terjerat korupsi, begitu pula Presiden Jokowi.
"Presiden punya ukuran sendiri dalam memilih menterinya. Jadi tidak perlu mendesak seakan-akan mengatur presiden, itu semua hak prerogatif penuh Presiden, tentu kita menginginkan menteri yang terbaik dalam bekerja dan punya track record bebas korupsi tentu menjadi standar," papar Daniel.
"Pasti presiden sendiri sangat ingin menteri-menterinya tidak terjerat kasus hukum. Bahkan Pak Jokowi sudah me-warning agar para menteri dalam menjalankan kewenangannya jangan sesekali melakukan tindakan korupsi," imbuhnya.
Seperti diketahui, relawan JoMan mendesak Presiden Jokowi mencari menteri yang siap dihukum mati, jika terbukti korupsi. Desakan JoMan ini juga dikritik oleh Partai NasDem.
NasDem mengingatkan tidak etis JoMan mendesak Presiden Jokowi melakukan reshuffle. NasDem menegaskan hanya Presiden Jokowi yang tahu mana menteri yang perlu diganti, mana yang tidak.
"Soal jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Kita boleh saja memberi saran dan masukan. Tapi kita nggak etis kalau paksa-paksa atau mendesak-desak presiden untuk ganti menteri. Presiden sudah tahu mana yang perlu diganti atau tidak, mana yang efektif mana yang tidak," kata elite NasDem, Effendi Choirie, kepada wartawan, Minggu (13/12).
(zak/gbr)
