.webp)
Komisi X DPR RI angkat bicara terkait polemik soal ujian di DKI Jakarta yang memuat pertanyaan 'Anies Diejek Mega'. Komisi X minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI untuk menengahi penyelesaian masalah itu.
"Kita dorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Dinas (Pendidikan) DKI untuk mendudukkan, mentabayunkan masalah ini dengan baik, menundukkan secara jernih masalah ini dan Kemendikbud saya kira bisa menjadi penengah dari proses ini untuk menuntaskan," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada wartawan, Sabtu (12/12/2020).
Huda mengatakan pembuat soal itu harus diperiksa sesuai regulasi. Hal itu dilakukan untuk mencari fakta apa soal itu dibuat dengan unsur kesengajaan atau tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira tinggal diperiksa regulasi seperti apa, dengan kadar yang apakah ada kesengajaan yang penuh atau apa saya kira nanti pihak Kemenduikbud dan Dinas bisa mengevaluasi secara total," ujar Huda.
Lebih jauh, Huda mengatakan bahwa pertanyaan dalam soal ujian tersebut mengandung tendensi politik yang kuat. Menurutnya, dunia pendidikan harus dijauhkan dari segala urusan-urusan politik.
"Saya ingin menguatkan bahwa sekolah adalah mimbar akademis, sekolah adalah ruang diskursus pengetahuan, dan jangan terkontaminasi urusan kepentingan politik tertentu," katanya.
"Karena itu, kita ingin mendorong sekolah berkomitmen kuat untuk tidak mencampurkan urusan aspirasi politik dengan dunia pendidikan," sambungnya.
Simak isi soal ujian sekolah di DKI yang jadi polemik di halaman selanjutnya.
