Polda Metro Jaya berencana akan menangkap Habib Rizieq setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Partai Demokrat (PD) mengingatkan agar proses penegakan hukum berjalan secara adil dan jauh dari persepsi tebang pilih.
"Kalau karena sesuatu keadaan harus ada yang diadili, pastikan jangan ada prasangka pick and choose di masyarakat. Semua harus dipastikan adil dan sama rata, sehingga kesan adanya anggapan tebang pilih bisa dihindarkan," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi detikcom, Jumat (11/12/2020).
Anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan aparat kepolisian harus memastikan betul tak ada satu pun pihak yang kebal hukum. Namun, lanjut Didik, dalam menegakkan hukum, aparat perlu menghindari tindakan yang mengarah pada kriminalisasi.
"Dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, harus dipastikan tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Equality before the law adalah prinsip yang harus dijalankan sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi kita," ucapnya.
"Penegakan hukum tidak boleh berbasis kepentingan praktis atau mencari korban atau dikorbankan, apalagi berpotensi terjadi kriminalisasi," lanjutnya.
Didik berpendapat semestinya tak perlu ada kekhawatiran apabila proses hukum dijalankan secara proporsional. Sebab, proses hukum ini dijalankan untuk mencari keadilan.
"Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum proper, proporsional, terukur, dan terbuka dalam menegakkan hukum, tidak perlu adanya kekhawatiran siapa pun untuk menempuh dan menghadapi proses hukum. Selain itu, proses penegakan hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, harapan saya, tidak akan ada lagi kekhawatiran setiap orang dalam menghadapi proses hukum karena mestinya hukum sebagai sarana untuk mencari keadilan, dan memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak," ujarnya.
Selanjutnya, soal status tersangka Rizieq dan tersangka lainnya:
