.webp)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersilaturahmi dengan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu keluarga korban berbicara soal upaya penyelesaian kasus lewat jalur non-yudisial atau di luar pengadilan.
Sembilan keluarga korban kasus HAM masa lalu datang bertepatan dengan Peringatan Hari HAM Sedunia. Mereka mengapresiasi berbagai langkah yang sedang ditempuh oleh pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penyelesaian kasus melalui jalur di luar pengadilan atau non-yudisial.
Pernyataan itu disampaikan Paian Siahaan, keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997/1998. Paian mengaku bersyukur dengan alternatif penyelesaian kasus melalui jalur non-yudisial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya merasa, jalur non-yudisial merupakan sesuatu yang kami tunggu setelah 22 tahun berjuang, untuk melengkapi jalur yudisial yang jalannya tersendat. Saya kira usulan membantu korban melalui jalur non-yudisial menjadi angin segar bagi kami," ujar Paian dalam keterangan tertulis Kantor Staf Presiden, Kamis (10/12/2020).
Sementara itu, Utomo Raharjo, ayah Petrus Bima Anugerah, sebagai korban penghilangan pada 1998, menghargai langkah yang disampaikan Moeldoko. Dia pun menegaskan ingin menikmati sisa hidup dengan kenyamanan dan keamanan. "Sehingga saya harap ada solusi yang akan indah pada waktunya," kata Utomo.
Selain Paian dan Utomo, Wanma Yetti, anak korban Peristiwa Tanjung Priok 1984, mengharapkan kehidupan yang lebih baik saat memasuki usia senja. "Memasuki usia tua, saya hanya mengharapkan kehidupan yang tenang. Terlebih, kami sebagai keluarga korban kasus HAM masa lalu yang terus berusaha hidup dengan berbagai usaha juga ikut terdampak pandemi COVID-19," ujar Wanma.
Respons Moeldoko di halaman selanjutnya...
Moeldoko menyampaikan, dalam mencari solusi penyelesaian kasus HAM harus berani melangkah dan jangan terfokus pada penyelesaian secara yudisial. Apalagi, kata Moeldoko, selama ini pun pemerintah sudah ikut memperjuangkan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.
"Dengan pertemuan ini, saya pun akan bekerja lebih keras lagi," ujar Moeldoko.
Kepada sembilan keluarga korban HAM yang hadir, Moeldoko juga menyampaikan, pihaknya punya program KSP Mendengar, yang menjadi forum untuk menerima berbagai pengaduan dari beragam kalangan. Bahkan, kata dia, KSP harus menjadi rumah terakhir pengaduan bagi masyarakat.
Dia pun menegaskan KSP akan menindaklanjuti harapan para keluarga korban HAM, sehingga menghasilkan solusi terbaik.
Moeldoko menambahkan bersyukur bisa bertemu dengan para keluarga korban HAM masa lalu sekaligus ikut merasakan persoalan yang dihadapi.
"Karena kalau bukan kami, siapa lagi yang bisa ditemui. Maka harus terus menjaga silaturahmi agar komunikasi tetap berjalan. Pada intinya, pemerintah tetap mendengar persoalan di masyarakat," kata Moeldoko.
Dalam peringatan hari HAM internasional, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan komitmen pemerintah menuntaskan masalah HAM masa lalu. Tugas itu sudah ia berikan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk koordinasi.
"Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional," ujar Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12).
